Prabowo Gaspol Bangun 10 Ribu Koperasi Merah Putih, Siap Basmi Tengkulak dan Rentenir
- dok. BPMI Istana Negara
Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto meminta ekonomi desa diperkuat melalui rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Dia membahas percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai senjata ampuh memotong rantai pasok dan membasmi tengkulak.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan progres signifikan pembentukan koperasi ini.
“Saat ini pembentukan Koperasi Merah Putih berjalan progresif, sejalan dengan terbitnya produk hukum tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Zulhas, dikutil Jumat (9/5/2025).
Diketahui, sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
“Sampai tadi sore karena setiap hari berkembang terus,” jelas Zulhas.
Zulhas menegaskan, koperasi ini dirancang memangkas rantai pasok antara produsen dan konsumen. Tak hanya itu, koperasi juga menjadi garda terdepan menyalurkan kebutuhan masyarakat seperti pupuk, tabung gas, hingga bantuan pemerintah.
“Selain memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat,” tegasnya.
Dalam implementasinya, koperasi akan berkolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk PT Pos Indonesia, serta difungsikan sebagai agen layanan keuangan BRI Link dan BNI Link. Strategi ini diyakini bakal menggerus dominasi tengkulak dan pinjaman ilegal di akar rumput.
Pemerintah juga memperkuat struktur kelembagaan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih, diketuai Menko Pangan, dengan wakil-wakil dari unsur menteri dan pelaksana harian.
“Baru saja kami terima, diperkuat lagi dengan Satgas. Satgas Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” kata Zulkifli.
Tak hanya membangun, pemerintah juga menyiapkan suntikan pembiayaan dengan plafon kredit awal Rp3 miliar per koperasi untuk mendukung operasional.
“Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafon Rp3 miliar,” tandas Zulhas.
Zulhas menegaskan, dana tersebut bukan hibah melainkan kredit usaha yang dikelola profesional.
Load more