OECD dan Pemerintah RI Libatkan Sektor Swasta, Dorong Reformasi Ekonomi Lewat Jalur Aksesi

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Indonesia dan Sekretariat OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) semakin serius memperkuat sinergi dengan sektor swasta dalam mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh organisasi ekonomi global tersebut. 

Dalam pertemuan strategis yang digelar di Jakarta pada Senin (5/5/2025), sejumlah asosiasi bisnis utama di Tanah Air diajak berdialog langsung terkait arah reformasi ekonomi nasional yang sejalan dengan standar internasional OECD.

Pertemuan ini digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI bersama Sekretariat OECD sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja OECD ke Indonesia. Tujuannya tidak hanya menyampaikan perkembangan proses aksesi, tetapi juga mendengarkan secara langsung aspirasi dan tantangan dunia usaha dalam beradaptasi terhadap regulasi dan kebijakan yang mengacu pada praktik global terbaik.

"OECD bukan hanya soal reformasi kebijakan. Ini adalah tentang mengubah cara kita berpikir dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel," ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Sekretariat Tim Nasional OECD.

Edi menekankan bahwa proses aksesi Indonesia bukan sekadar formalitas keanggotaan internasional, tetapi menjadi pendorong nyata dalam mentransformasi sistem ekonomi nasional yang lebih kompetitif dan terbuka. Peran sektor swasta dinilai sangat penting, terutama dalam memperkuat daya saing industri, mempercepat digitalisasi, serta mendukung kebijakan yang pro-UMKM dan investor.

OECD Apresiasi Peran Dunia Usaha Indonesia

Kepala Divisi Asia Selatan dan Asia Tenggara OECD, Alexander Bohmer, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif dunia usaha Indonesia. Ia menilai bahwa partisipasi sektor swasta menjadi elemen kunci dalam menyelaraskan kebijakan domestik dengan standar internasional.

"OECD memiliki wadah Business at OECD (BIAC) yang menjadi saluran aspirasi komunitas bisnis global. Keterlibatan asosiasi bisnis Indonesia dalam proses ini sangat strategis," tegas Bohmer.

Dalam pertemuan ini, sejumlah asosiasi besar seperti KADIN, APINDO, IBC, HIPMI, hingga IWAPI menyatakan komitmen mendukung agenda reformasi struktural yang selaras dengan standar OECD. Mereka menyoroti pentingnya penyederhanaan regulasi, perlindungan hukum bagi pelaku usaha, transformasi digital yang inklusif, dan penguatan akses UMKM terhadap pasar serta pendanaan.

Tidak hanya menyampaikan masukan, para perwakilan asosiasi juga mengapresiasi keterbukaan pemerintah dan OECD dalam memberi ruang kepada pelaku usaha. Menurut mereka, edukasi dan keterlibatan langsung UMKM dalam proses ini sangat penting agar manfaat keanggotaan OECD benar-benar dirasakan luas.

Digitalisasi Jadi Pilar Reformasi

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah urgensi membangun platform digital nasional untuk pelaporan, evaluasi, dan pemantauan kebijakan. Digitalisasi ini dinilai sebagai elemen krusial untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi dengan sistem internasional.

Ke depan, OECD dan Pemerintah RI sepakat untuk melanjutkan kolaborasi melalui konsultasi publik dan forum dialog berkala dengan sektor swasta. Komitmen ini diharapkan mempercepat proses transformasi ekonomi nasional menuju arah yang lebih terbuka, adaptif, dan berkelanjutan.

Melalui keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, aksesi Indonesia ke OECD bukan sekadar simbol prestise internasional, tetapi menjadi lompatan strategis menuju masa depan ekonomi Indonesia yang modern, transparan, dan kompetitif di pasar global. (nsp)