Sertifikat HKI Bakal Jadi Agunan KUR? Pemerintah Siapkan Terobosan Pendanaan untuk Ekonomi Kreatif

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah tengah menyiapkan terobosan besar bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Tak lagi mengandalkan agunan berupa aset fisik, sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek, desain, hingga karya digital, akan didorong untuk bisa menjadi jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Langkah ini mencuat usai pertemuan strategis antara Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Jakarta pada Selasa (6/5). Keduanya sepakat bahwa sudah saatnya ekonomi kreatif diberikan ruang setara dalam akses pembiayaan.

“Selama ini, banyak pelaku ekonomi kreatif punya gagasan cemerlang, tapi kandas karena tak punya aset fisik untuk diagunkan. Kita ingin sertifikat HKI diakui sebagai jaminan resmi KUR,” ujar Maman dalam pernyataan resminya, Rabu (7/5).

Menurut Maman, plafon KUR 2025 mencapai Rp300 triliun, dan semestinya dapat dimanfaatkan secara inklusif, termasuk oleh UMKM berbasis ide dan inovasi. Dengan legalitas HKI, nilai ekonomi dari karya kreatif dinilai layak diakomodasi dalam skema pembiayaan nasional.

Tak hanya sebatas wacana, pemerintah tengah menggodok penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan agunan berbasis HKI ini dapat dieksekusi secara teknis bersama lembaga keuangan.

“Kalau ini berhasil, akan menjadi model baru pembiayaan UMKM yang relevan dengan zaman. Produk intangible tak boleh terus-terusan dianggap tak bernilai dalam sistem perbankan,” tegas Maman.

Langkah ini sejalan dengan lima prioritas besar yang tengah disusun Kementerian UMKM dan Kemenparekraf. Mulai dari integrasi data lewat SAPA UMKM, penguatan wirausaha kreatif, startup digital, pengembangan ekosistem hingga pelatihan dan pendampingan.

Sebagai bentuk infrastruktur pendukung, Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan Startup Hub, sebuah pusat kolaborasi dan inkubasi yang akan menjadi “rumah” bagi pelaku usaha rintisan dan kreatif.

“Startup Hub bukan hanya ruang kerja. Ini akan menjadi tempat pelatihan, kurasi produk, hingga showcase ide-ide kreatif. Pegiat ekraf akan punya panggungnya sendiri,” jelas Maman.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky menyambut baik inisiatif kolaboratif lintas kementerian ini. Ia menyatakan siap mengakselerasi tindak lanjut secara teknis dan membuka ruang bagi penandatanganan nota kesepahaman formal antara kedua institusi.

Jika terealisasi, kebijakan ini bukan hanya menjadi bentuk keberpihakan negara terhadap industri kreatif, tetapi juga sinyal kuat bahwa Indonesia siap mengadopsi sistem ekonomi berbasis ide dan inovasi — di mana karya punya nilai setara dengan aset properti. (ant/nsp)