BUMN Kliring Ngebut! PT KBI Bukukan Laba Naik 22%, Resi Gudang dan Emas Jadi Jurus Pamungkas

Jakarta, tvOnenews.com – Kinerja gemilang ditunjukkan oleh PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), anggota holding BUMN Danareksa. Sepanjang 2024, PT KBI mencatat lonjakan pendapatan sebesar 25,4 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dan pertumbuhan laba bersih 22 persen. Dorongan terbesar datang dari ekspansi agresif pada bisnis kliring dan layanan resi gudang.

Pada sektor komoditas, PT KBI mencatat penerbitan 1.058 resi gudang dengan nilai transaksi mencapai Rp2,871 triliun. Selain itu, volume kontrak berjangka meningkat 10,5 persen YoY, mencerminkan minat pelaku pasar yang makin aktif dalam perdagangan komoditas berjangka.

Resi gudang, sebagai instrumen bukti kepemilikan komoditas yang tersimpan di gudang berizin Bappebti dan bekerja sama dengan PT KBI, terbukti menjadi alat strategis dalam memperkuat sistem perdagangan berbasis komoditas nasional.

Direktur Utama PT KBI, Budi Susanto, menyatakan bahwa transformasi layanan digital menjadi kunci utama keberhasilan. “Kepuasan pelanggan kami mencapai 89,5 persen pada 2024, naik 2,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Inovasi sistem memperkuat daya saing di tengah tantangan pasar,” tegasnya dalam keterangan resmi, Kamis (1/5/2025).

Tak hanya berhenti di 2024, kinerja impresif berlanjut pada Kuartal I 2025. Pendapatan perusahaan tumbuh 26,43 persen YoY, ditopang lonjakan volume transaksi komoditas Loco London di Bursa Berjangka Jakarta (JFX) sebesar 20,2 persen menjadi 1.491.864 lot, dari sebelumnya 1.240.323 lot.

Menghadapi fluktuasi harga emas global dan penguatan dolar AS, PT KBI mengambil langkah strategis dengan memperkuat sistem kliring, memperluas jaringan resi gudang, serta meningkatkan keamanan transaksi digital. Sinergi dengan regulator juga menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan investor.

Baca Juga

Tak Ingin Gelar Open House saat Lebaran, Menkeu Purbaya Ingin Irit

"Capaian 2024 menjadi pijakan untuk membangun ekosistem komoditas yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia," tutup Budi. (ant/nsp)