Prabowo ke Buruh di May Day 2025: Pajak Bukan Buat Lo, Tapi Buat Orang Tajir!

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan komitmen untuk mengevaluasi sistem perpajakan nasional, khususnya bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi, dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Kamis (1/5/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa keadilan pajak harus ditegakkan secara proporsional.

"Kita akan tegakkan undang-undang yang benar. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar," ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir.

Fokus Pajak untuk Kaum Berpenghasilan Tinggi

Presiden menyoroti pentingnya keadilan dalam sistem pajak. Ia menilai pekerja dengan penghasilan rendah tidak seharusnya dibebani tarif pajak yang sama dengan kelompok berpendapatan tinggi.

"Kalau gaji nggak besar, jangan dipajaki tinggi. Tapi kalau sedikit-sedikit, boleh ya. Ya, bayar deh dikit-dikit," kata Prabowo.

Baca Juga

UU Minerba Diuji ke Mahkamah Konstitusi, Negara Harus Kembali Kuasai Sumber Daya Alam

Pernyataan tersebut mengindikasikan arah kebijakan reformasi pajak di era kepemimpinannya akan berpihak pada kelas pekerja, sembari memperkuat kontribusi fiskal dari kelompok berpenghasilan tinggi.

Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang akan terdiri dari pimpinan serikat pekerja seluruh Indonesia. Lembaga ini bertugas mengkaji kondisi buruh, mengevaluasi regulasi ketenagakerjaan, dan memberikan masukan langsung kepada Presiden.

"Dewan ini akan mengidentifikasi undang-undang yang tidak melindungi buruh serta regulasi yang perlu diperbaiki. Pemerintah akan bertindak berdasarkan masukan tersebut," ujarnya.

Pembentukan dewan ini menjadi bagian dari strategi pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan partisipasi pekerja dalam pengambilan kebijakan nasional.

Arah Baru Kebijakan Pajak dan Perlindungan Buruh

Langkah Prabowo mencerminkan komitmen terhadap pemerataan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adil dan perlindungan terhadap buruh. Meskipun masih dalam tahap kajian, wacana pengenaan PPh progresif untuk individu berpendapatan tinggi menjadi isu penting dalam agenda ekonomi nasional.

Pertanyaan kini bergulir: Apakah reformasi pajak ini akan terealisasi penuh, atau hanya menjadi wacana politis saat momentum Hari Buruh?

Yang jelas, pesan Prabowo tegas: pemerintah baru akan mendengar suara buruh dan menyesuaikan kebijakan dengan prinsip keadilan sosial. (nsp)