Fahri Hamzah Ungkap Program Pembangunan Tiga Juta Rumah Baru Terealisasi 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Fahri Hamzah menuturkan bahwa program pembangunan tiga juta rumah akan terealisasikan pada tahun 2026.

Hal ini diungkapkan dirinya saat Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/4/2025).

“Jadi kita menunggu bahwa mudah-mudahan di pidato (Nota Keuangan) APBN 2026, pada 16 Agustus 2025 nanti, Bapak Presiden sudah bisa menjabarkan seluruh rencana kita di tahun 2026. Sehingga di 2026 itu seluruh rencana dan janji Bapak Presiden itu sudah bisa dieksekusi secara masing-masing,” kata Fahri Hamzah.

Ia menjelaskan, program tersebut baru terealisasi pada 2026 karena anggaran Kementerian PKP pada tahun 2025 ini merupakan anggaran yang disahkan era Presiden Joko Widodo.

“Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi, renovasi saja itu cuma Rp850 miliar. Gak sampai Rp1 triliun,” terang Fahri Hamzah.

Adapun dana sebesar Rp850 miliar hanya dapat menutupi pembangunan sekitar 35.000 rumah. Sehingga dana ini belum dapat mencukupi keinginan dari Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta rumah.

“Itu hanya meng-cover kurang dari 40 ribu. Sekitar 35 ribu rumah. Jadi sekali lagi karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi, maka itu belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah,” terang Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menambahkan, sambil menunggu proses pembangunan 3 juta rumah, pemerintah saat ini masih menjalankan FLPP dan renovasi rumah.

“Yang ada sekarang ini yang rutin dulu. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220 ribu rumah, kemudian renovasi itu sekitar 40 ribu rumah, itu yang jalan dulu. Tapi mudah-mudahan, kalau regulasi teknisnya selesai, baru masih betul itu tahun depan,” terangnya.

Lebih lanjut Fahri Hamzah menyebutkan nantinya pembangunan rumah ini yang utama akan terlebih dahulu dilaksanakan di sejumlah tanah milik pemerintah.

“Karena kita mesti ambil dari semua pihak ya. Cukup banyak di BUMN, KAI, Perumnas, PTP, kemudian PEMDA, kemudian pemerintah pusat. Tanah-tanah yang juga sudah diserahkan kepada DJKN, diserahkan kepada negara, itu juga masuk ke dalam bank tanah nanti,,” tukasnya.