Imbas Kebijakan Ekspor Donald Trump, Perajin Tahu di Jombang Cemaskan Harga Kedelai Impor

Jombang, tvOnenews.com – Kenaikan harga kedelai impor belakangan ini membuat para perajin tahu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mulai dilanda kecemasan. Pasalnya, melonjaknya harga bahan baku utama ini mengancam keberlangsungan usaha kecil menengah (UKM) olahan kedelai yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pantauan di Dusun Bapang, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Jombang aktivitas produksi tahu tetap berlangsung meski dalam tekanan berat. 

Setiap hari, para perajin memproduksi ribuan potong tahu untuk dipasarkan ke berbagai pasar tradisional di wilayah Jawa Timur. Namun dalam beberapa pekan terakhir, mereka dihadapkan pada persoalan serius: harga kedelai impor yang terus naik drastis.

Kenaikan harga ini diduga kuat dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menerapkan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap Indonesia. Akibatnya, harga kedelai impor yang sebelumnya sekitar Rp8.500 per kilogram kini melambung hingga Rp9.500.

"Kenaikan ini terjadi sejak setelah Lebaran. Harga naik seribu rupiah per kilo. Ini terasa sekali bagi kami, apalagi stok kedelai juga terbatas. Carinya juga sulit," ungkap Muhammad Alfian Dzulkifli, salah satu perajin tahu di Desa Sumbermulyo, Senin (28/4)

Menghadapi tekanan biaya produksi, banyak perajin akhirnya memilih mengurangi ukuran tahu yang diproduksi agar tetap bisa bertahan. Namun, mereka menyadari langkah ini bukanlah solusi jangka panjang. Jika situasi global tidak berubah dan harga kedelai terus melonjak, bukan tidak mungkin industri tahu rakyat akan tergerus bahkan gulung tikar.

Saat ini, para perajin tahu di Jombang berharap solusi konkret segera diberikan oleh pemerintah, agar roda industri kecil tetap berputar dan ekonomi rakyat tidak ikut terpukul akibat dinamika ekonomi global.

"Kami berharap ada campur tangan pemerintah pusat untuk menstabilkan harga kedelai, atau setidaknya ada subsidi bagi kami usaha kecil. Kami sudah puluhan tahun bertahan, jangan sampai habis karena kebijakan luar negeri," imbuh Dzulkifli. (roi/vsf)