Usai Jadi Sasaran Premanisme Karena Dugaan Pembebasan Lahan, Dedi Mulyadi Ungkap Progres Pembangunan Pabrik BYD di Subang

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan progres pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat usai mendapat aksi premanisme dan gangguan saat proses pembangunan.

Dedi Mulyadi mengatakan progres pembangunan pabrik saat ini masih berjalan.

Namun, dia tidak memberikan keterangan dalam bentuk persentase.

Dia hanya bilang, progres pembangunan pabrik BYD berjalan dengan baik terlepas dinamika soal premanisme dan gangguan yang saat ini terjadi.

Soal premanisme dan gangguan yang dikaitkan dengan proses pembebasan lahan, Dedi bilang memang masih terkendala.

"Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala," katanya, mengutip antara, Kamis (24/4/2025).

Ke depan, Dedi mengatakan bahwa akan melakukan fasilitasi dengan mempertemukan berbagai pihak untuk kepastian investasi.

"Hal ini akan segera saya fasilitasi, saya akan pertemukan antara pihak yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, aksi premanisme dan gangguan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat dikaitkan dengan proses pembebasan lahan yang bermasalah.

Adanya permasalahan pembebasan lahan pembangunan pabrik BYD diungkap oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Mengutip antara, Dedi Mulyadi mengungkap aksi premanisme dan gangguan pembangunan pabrik BYD di Subang diaktori oleh calo tanah.

Hal itu sekaligus membantah adanya aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas setempat, seperti kabar yang beredar sebelumnya.

Adapun, kata Dedi aksi dari calo tanah itu diduga akibat persoalan pada proses pembebasan lahan.

"Ya mungkin sudah di-DP dulu sama orang, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta," ujar Dedi, dikutip Kamis (24/4/2025).

Seperti diketahui, dunia usaha memerlukan kepastian mengenai nilai yang diperlukan untuk berinvestasi namun yang terjadi harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi, di mana ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

(ant/vsf)