Ekonom Sebut Keluhan AS Soal QRIS Tak Ada Dasar, Minta Pemerintah Tak Terprovokasi

Meski demikian, GPN dan QRIS memang menawarkan biaya jasa yang jauh lebih rendah dibanding pemain asing.

"Bagi kita, GPN adalah sesuatu yang logis. Transaksi di Indonesia, dua pihak dari Indonesia, menggunakan rupiah, berlokasi di Indonesia. Sesungguhnya tidak ada alasan mengapa proses dan service-nya harus di luar negeri, selain mahal juga tidak efisien,” tuturnya.

Maka dari itu, Wijayanto mengingatkan agar pemerintah Indonesia tetap bersikap tegas dalam menjaga kepentingan nasional yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikompromikan.

"Kita tidak perlu terlalu terprovokasi oleh permintaan AS. Namanya juga negosiasi, mereka pasti memulai dengan call yang tinggi, apalagi merasa di atas angin," katanya.

Ia menyarankan agar tim negosiasi Indonesia tidak terburu-buru mengambil keputusan, terutama dalam menghadapi tekanan dari AS soal tarif dan kerja sama dagang.

Adapun Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah menanggapi kritik dari AS tersebut. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut, kerja sama dengan negara lain, termasuk dalam sistem pembayaran cepat lintas batas seperti QRIS, sepenuhnya tergantung pada kesiapan masing-masing negara.

Baca Juga

Bisa Jadi Beban Ekonomi UMKM, Pemprov Diminta Hati-hati Terapkan Perda KTR DKI Jakarta

“Jadi kami tidak membeda-bedakan. Kalau Amerika siap, kita siap, kenapa tidak?” ujar Destry dalam acara Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Senin lalu (21/4/2025).

(ant/vsf)