Netizen Indonesia Pasang Badan untuk QRIS-GPN: AS Diminta Introspeksi!

Jakarta, tvOnenews.com – Hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali memanas. Pemicunya: Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kedua sistem pembayaran digital buatan dalam negeri ini menuai kritik tajam dari Washington.

Dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE), United States Trade Representative (USTR) menyebut GPN dan QRIS sebagai hambatan dagang yang menyulitkan perusahaan Amerika seperti Visa dan Mastercard.

GPN dan QRIS Dicap Hambat Persaingan Global

Menurut USTR, aturan Indonesia yang mewajibkan transaksi domestik diproses melalui jaringan lokal dianggap sebagai penghalang kompetisi yang adil. QRIS juga dinilai menyulitkan sistem internasional karena mengharuskan interkoneksi melalui penyedia lokal.

“Persyaratan lokal seperti itu menghambat partisipasi penyedia layanan asing, serta menciptakan ketidakpastian bagi investor global,” tulis laporan NTE 2025.

Selain menanggung biaya tambahan, perusahaan seperti Visa dan Mastercard juga kehilangan fleksibilitas karena keterbatasan akses terhadap sistem domestik.

AS Khawatirkan Fragmentasi Sistem Keuangan Global

USTR memperingatkan bahwa langkah Indonesia bisa menjadi preseden bagi negara lain. Jika diikuti, sistem pembayaran global akan terfragmentasi dan menyulitkan transaksi lintas negara.

“Langkah seperti ini dapat menciptakan ekosistem tertutup dan menghambat interoperabilitas lintas negara,” lanjut laporan itu.

AS juga menyoroti potensi risiko terhadap keamanan data dan kekayaan intelektual akibat kewajiban penyimpanan data secara lokal.

QRIS-GPN Jadi Trending di X (Twitter): Publik Bersuara

Isu ini langsung jadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya platform X (dulu Twitter). Warganet dari berbagai latar belakang—mulai dari pelaku UMKM, pengamat teknologi, hingga ekonom digital—turut menyuarakan pendapatnya. 

Tagar seperti #DukungQRIS dan #GPNuntukNegeri sempat meramaikan lini masa, menandakan tingginya kepedulian publik terhadap kedaulatan sistem pembayaran nasional. Banyak warganet mendukung kebijakan Indonesia:

• @taufik_hakim: "AS takut kehilangan kendali? Sudah saatnya Indonesia berdikari di sektor digital."

• @dianaputri_: "QRIS itu memudahkan banget transaksi UMKM. Kalau ada yang ganggu, patut dipertanyakan niatnya."

• @financialfreak: "Kritik AS itu biasa. Negara berkembang bikin sistem sendiri, langsung dianggap ancaman."

Sentimen publik secara umum cenderung nasionalis, menyambut baik upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan sistem pembayaran sambil tetap membuka ruang kolaborasi internasional.

GPN & QRIS di Tengah Perang Dingin Digital

Polemik ini bukan sekadar sengketa dagang. Di baliknya, ada pertarungan ideologis soal siapa yang berkuasa dalam sistem keuangan global. Indonesia kini berdiri sebagai contoh negara yang berani menantang dominasi lama dengan membangun pondasi digital sendiri.

Dengan GPN dan QRIS, Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan digital bukan mimpi, tapi keniscayaan. (nsp)