Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Harap Pemerintah Mengoptimalkan Negosiasi dengan AS

Jakarta, tvonenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan turut merespons kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS). Para pengusaha yang tergabung dalam Kadin berharap pemerintah bisa mengoptimalkan negosiasi dengan pemerintah negeri Paman Sam tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam acara halal bihalal Kadin bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Parle Senayan Restaurant, Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2025). Acara ini tidak sekadar ajang silaturahmi, melainkan juga forum diskusi tentang tantangan dan masa depan sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tengah situasi global yang dinamis.

Acara yang diselenggarakan Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tornanda Syaifullah.

“Tentunya bukan hanya sekadar halal bihalal, tapi kita melihat proyeksi ke depan. Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan Amerika (Serikat), kita sudah diskusi bareng-bareng. Insya Allah, pengusaha tidak boleh pesimistis,” ujar Mulyadi Jayabaya.

Sementara itu, Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung.

“Intinya adalah kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in,” ujar Yugi. Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka.

“Kalau seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang,” tambahnya.

Perbaikan Data

Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. Langkah ini kata Yugi, dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat.

“Pemerintah, BPS dan stakeholder mencari solusi untuk memperbaiki big data perikanan. Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," ujarnya.