Prabowo Kirim Tim Negosiasi Tarif ke AS, Fokus Bahas Investasi dan Komoditas

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia bersiap mengirim delegasi khusus untuk melakukan negosiasi tarif impor dengan pemerintah Amerika Serikat (AS), menyusul kebijakan proteksionis Presiden Donald Trump yang berdampak pada mitra dagang utama, termasuk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung untuk menyusun strategi negosiasi, dengan fokus pada klasifikasi komoditas yang terkena dan tidak terkena tarif, serta peluang kerja sama investasi.

"Ada, klasifikasi yang terkait dengan tarif, non tarif dan investasi. Sudah dirumuskan, nanti ada tim dalam waktu yang akan berangkat," kata Budi Gunawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (15/4/2025).

Delegasi Enam Menteri Siap Berangkat ke AS

Delegasi Indonesia dalam negosiasi ini terdiri dari enam pejabat tinggi negara, yakni:

• Menteri Luar Negeri Sugiono

• Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

• Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

• Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu

• Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono

• Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir

Baca Juga

Pigai Bantah Isu Kemunduran HAM, Klaim Posisi RI di PBB Bukti Kepercayaan Dunia

Mereka akan menjadi ujung tombak diplomasi perdagangan Indonesia dalam menghadapi tarif tinggi dari AS yang mencapai 32% untuk sejumlah produk ekspor nasional.

Tarif Tinggi Ditunda, Tapi Tarif Dasar 10% Tetap Berlaku

Meski Presiden Trump mengumumkan bahwa tarif tinggi sebesar 32% ditunda selama 3 bulan ke depan, AS tetap memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk semua barang impor, tanpa pengecualian, termasuk terhadap produk asal Indonesia.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi proteksionis Trump untuk menekan defisit perdagangan dan mengamankan rantai pasok dalam negeri AS.

Strategi Diplomatik dan Ekonomi Prabowo

Langkah Presiden Prabowo mengutus tim negosiasi mencerminkan pendekatan diplomasi aktif untuk melindungi kepentingan dagang nasional. Selain membahas tarif, tim juga akan mengangkat isu investasi bilateral, sebagai peluang mempererat hubungan ekonomi kedua negara di tengah tekanan global.

Pemerintah berharap bahwa melalui dialog langsung, Indonesia bisa memperoleh pengecualian tarif atau setidaknya pengurangan beban perdagangan yang dapat mengganggu daya saing ekspor nasional. (nsp)