Menteri Ara Segera Panggil Bos Lippo Group untuk Bereskan Masalah Meikarta, Bagaimana Nasib Konsumen yang Jadi Korban?

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah sampai saat ini masih terus berupaya menyelesaikan persoalan yang membelit proyek apartemen Meikarta.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, menyatakan akan memanggil Direktur Lippo Group, John Riady, dalam waktu dekat.

Pemanggilan ini bertujuan untuk membahas penyelesaian bagi konsumen yang dirugikan dalam proyek Meikarta, khususnya mereka yang telah membayar tetapi belum menerima unit hunian. Ara menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai korban.

Pertemuan antara pemerintah dan Lippo Group ini rencananya digelar setelah Ara kembali dari kunjungan dinas ke luar negeri mendampingi Presiden RI di Qatar.

"Harusnya pekan ini saya panggil Pak John Riady, tapi beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi saya panggil lagi minggu depan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ia memastikan akan menyesuaikan jadwal pertemuan dengan waktu kepulangan John Riady ke Tanah Air. Ara berharap agenda tersebut dapat berlangsung dalam waktu dekat.

"Ya kita lihat, saya ke Qatar besok, setelah saya kembali dari Qatar sesuaikan waktunya dengan Pak John Riady untuk kita butuh penyelesaian," katanya.

Ara juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut akan digelar secara terbuka dan dapat diakses oleh media.

"Ya itu yang saya mau sampaikan, terbuka nanti wartawan juga saya undang semua. Kita tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah memfasilitasi pertemuan antara konsumen dan pengembang Meikarta. Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan aduan konsumen perumahan bertajuk BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan).

Dalam peluncuran layanan tersebut, sejumlah konsumen Meikarta hadir dan menyampaikan keluhannya. Mereka meminta bantuan pemerintah karena telah bertahun-tahun membayar tanpa memperoleh hunian yang dijanjikan, meskipun cicilan KPR terus berjalan dan jumlahnya cukup besar.

Salah seorang konsumen, Jeffry Victor, menyampaikan bahwa ia telah melunasi pembayaran unit apartemen sejak tahun 2017.

"Kami hadir berdasarkan info dari BENAR-PKP ingin mendapatkan kepastian bahwa unit Meikarta yang kami bayar dengan cash dari 2017 agar segera kami miliki secepatnya. Besar harapan kami hari ini mendapatkan jawaban terbaik untuk unit yang segera kami miliki atau uang yang sudah kami bayarkan bisa kembali," kata Jeffry.

Ia menjelaskan telah membeli unit tipe studio 35/76 di lantai 1 seharga sekitar Rp286 juta dan dibayar secara tunai.

Namun, pada 2020 ia diminta menandatangani ulang dokumen untuk penempatan unit di tower lain. Sayangnya, hingga kini tak ada perkembangan pembangunan dan fasilitas unit pun tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dari dua kamar tidur menjadi satu kamar tidur.

"Kami ingin dana yang telah kami bayarkan bisa kembali. Kami juga berterimakasih kepada Kementerian PKP yang telah membantu kami mendapatkan hak kami," katanya. (ant/rpi)