Lebaran Sudah Lewat, Wamenaker dan Aplikator Bahas Evaluasi Pemberian BHR Kecil untuk Ojol: Tidak Mungkin Beri Sanksi

Lebih lanjut, Noel menyebut salah satu poin evaluasi adalah bagaimana aplikator mendefinisikan tingkat keaktifan atau produktivitas mitra sebagai dasar pemberian bonus. Ia menilai, definisi tersebut belum cukup transparan.

“Terkait misalnya mereka (aplikator) mendefinisikan keaktifan dan sebagainya. Nah, dan kita tidak tahu ukuran aktifnya seperti apa. Tapi, mereka nanti akan mengevaluasi kategorisasi, kriteria, dan sebagainya. Karena kita tidak mau kawan-kawan ojek online ini terabaikan hak-haknya,” jelasnya.

Noel menambahkan bahwa pemberian BHR bagi mitra ojol dan kurir daring masih merupakan kebijakan baru, sehingga pemerintah belum bisa serta-merta menjatuhkan sanksi terhadap aplikator.

“Ya, ini keputusan yang baru. Kita tidak mungkin ingin memberikan sanksi ya, karena biar bagaimana pun platform digital ini juga punya peran memberi ruang pekerjaan,” ujar dia.

Noel menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang dapat menjamin kesejahteraan mitra pengemudi, tanpa menghambat perkembangan industri digital. Pemerintah, kata dia, harus hadir untuk menjembatani dua kepentingan sekaligus.

“Tinggal nanti regulasinya kita perkuat untuk kesejahteraan driver ojek online-nya. Itu yang paling penting. Karena kan dua-dua ini (negara) harus hadir (mengakomodir), tidak bisa tidak,” imbuhnya.

Noel menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa negara akan terus berperan dalam menciptakan kebijakan yang berimbang antara dunia usaha dan perlindungan pengemudi.