Prabowo Gebrak Birokrasi Pertanian, Izinnya Dipangkas hingga Celah Korupsi Ditutup: Saya akan Hemat Anggaran Terus

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan langkah tegasnya untuk memangkas jalur birokrasi pertanian yang selama ini dinilai berbelit dan rawan korupsi.

Hal ini dia sampaikan di dalam acara Panen Raya Nasional yang digelar serentak di 14 provinsi dan dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

“Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus sampai ke tangan rakyat dan tidak boleh lagi terhambat oleh jalur distribusi yang panjang atau oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab.

“Pemerintah kita dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporan segera. Kalau ada korupsi langsung anda video, anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” tegasnya.

Lebih jauh, Prabowo mendorong efisiensi anggaran di seluruh sektor pelayanan publik. Ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berdampak langsung bagi rakyat, khususnya petani yang selama ini menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional.

Tidak hanya itu, Prabowo mengajak seluruh kepala daerah dan aparatur pemerintah untuk bekerja dengan hati dan dedikasi penuh demi kepentingan rakyat.

“Berjuanglah untuk rakyat. Tidak ada kebahagiaan lebih tinggi dari cinta rakyat kepada pemimpinnya,” pungkas Presiden dengan penuh semangat.

Langkah besar itu mendapat sorotan positif dari Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman. Dalam laporannya, Mentan menyebutkan bahwa revolusi sistem distribusi pupuk menjadi salah satu perubahan paling nyata dan berdampak langsung bagi para petani.

“Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani,” ujar Amran.

“Sekarang berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” sambung dia.