Bisakah Indonesia Memperkuat Daya Beli Masyarakat Usai Trump Beri Tarif 32 Persen?

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif 32 persen untuk barang dari Indonesia yang masuk ke AS.

Tarif 32 persen itu diumumkan Trumppada 2 April 2025 lalu.

Penyebabnya?

Jika melihat dari data perdagangan AS, neraca perdagangan AS dengan Indonesia dalam kondisi defisit.

Artinya, impor AS dari Indonesia lebih besar dari ekspor AS ke RI.

Dari data pemerintah AS, defisit tersebut nilainya mencapai minus US$18 miliar.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Kota Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI

Terjadi saat daya beli masyarakat lemah?

Data dari CORE Indonesia mengungkap daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah semakin melemah.

Hal itu semakin terhimpit saat jelang Lebaran 2025 lalu.

Berdasarkan laporan CORE Indonesia, pelemahan daya beli tersebut menunjukan tingkat konsumsi masyarakat yang tak menguat meski waktu mendekati Lebaran.

Hal itu dilihat dari tren belanja untuk kebutuhan lebaran yang tidak semeriah tahun biasanya. Salahsatunya merujuk kondisi penjualan beberapa gerai ritel.

"Lesunya bulan Ramadhan dan menjelang hari raya ini adalah sebuah anomali yang menggambarkan ketidakberesan ekonomi domestik Indonesia," tulis CORE Indonesia dalam laporannya.

Perlu peningkatan daya beli

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno menyebut Presiden Prabowo Subianto juga menyiapkan langkah penguatan daya beli merespon kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengumumkan pembaharuan tarif.

Menurut dia, peningkatan daya beli itu akan dilakukan Prabowo dengan memperkuat resiliensi konsimsi dalam negeri.

"Yakni memperkuat resiliensi dalam negeri dengan memperkuat daya beli masyarakat dengan program yang langsung menyentuh masyarakat," ucap dia dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, upaya yang dilakukan bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik. 

Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

(vsf)