Strategi Baru OJK! Begini Aturan Buyback Saham Tanpa RUPS

Jakarta, tvOnenews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan kebijakan yang mengizinkan perusahaan terbuka untuk melakukan pembelian kembali saham (buyback) tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Kebijakan melakukan buyback tanpa melalui RUPS ini dikeluarkan untuk merespons kondisi pasar yang sedang mengalami fluktuasi signifikan dan tekanan yang cukup besar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, dalam konferensi pers bertajuk "Respons Kebijakan Mengantisipasi Volatilitas Perdagangan Saham" di Jakarta, Rabu (19/3), menyatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor.

"Kami menetapkan status kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g POJK Nomor 13 Tahun 2023 (POJK 13/2023) sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan," ujar Inarno.

Pasar Saham Tertekan, OJK Ambil Langkah Cepat

Kebijakan buyback tanpa RUPS ini muncul setelah perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami tekanan sejak 19 September 2024. 

Baca Juga

IHSG Dibuka Menguat ke 8.428, Pajak Januari Melejit 30,7 Persen Jadi Sentimen Positif Pasar

Hingga 18 Maret 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat mengalami penurunan drastis sebesar 1.682 poin atau minus 21,28 persen dari posisi tertinggi sepanjang tahun ini (highest to date).

Dengan kondisi tersebut, OJK menilai situasi ini sebagai volatilitas pasar yang signifikan dan memerlukan tindakan cepat untuk meredam tekanan di pasar modal. Langkah ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi perusahaan terbuka untuk menstabilkan harga saham dan meningkatkan kepercayaan investor.

Aturan Main Buyback Tanpa RUPS

Berdasarkan Pasal 7 POJK Nomor 13 Tahun 2023, perusahaan terbuka dapat melakukan buyback tanpa perlu persetujuan RUPS jika kondisi pasar dinyatakan berfluktuasi secara signifikan. 

OJK secara resmi telah menyampaikan kebijakan ini kepada direksi perusahaan terbuka melalui surat resmi tertanggal 18 Maret 2025.

Pelaksanaan buyback saham dalam kondisi volatilitas tinggi ini wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham oleh Perusahaan Terbuka. Beberapa ketentuan utama yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan buyback ini antara lain:

• Batasan Maksimal Buyback – Emiten hanya dapat membeli kembali saham dalam jumlah tertentu sesuai ketentuan POJK.

• Laporan dan Transparansi – Perusahaan wajib melaporkan hasil buyback dan penggunaannya kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

• Jangka Waktu – Status kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan ini berlaku hingga enam bulan sejak tanggal surat kebijakan diterbitkan.

Efek Positif di Pasar Modal

Menurut Inarno, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan efek positif bagi pasar modal Indonesia. Dengan adanya fleksibilitas dalam pembelian kembali saham, perusahaan terbuka memiliki ruang lebih besar untuk menjaga stabilitas harga saham di tengah ketidakpastian pasar.

"Opsi kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat stabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor di tengah tekanan pasar yang tinggi," tegas Inarno.

Kebijakan buyback saham tanpa RUPS bukan kali pertama diterapkan OJK. Dalam kondisi tertentu, kebijakan serupa pernah diambil untuk merespons situasi krisis atau ketidakpastian pasar yang tinggi.

"Dengan buyback, emiten memiliki kesempatan untuk menahan tekanan jual yang berlebihan dan menciptakan sentimen positif di pasar," tambah Inarno.

Dukungan Investor dan Pengamat Pasar

Kebijakan ini mendapatkan respons positif dari kalangan investor dan pelaku pasar modal. Langkah ini dinilai sebagai strategi yang tepat untuk mencegah tekanan jual lebih lanjut dan memulihkan kepercayaan di pasar.

“Buyback tanpa RUPS akan memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk melakukan intervensi di pasar. Ini bisa jadi katalis positif bagi penguatan IHSG ke depan,” ujar seorang analis pasar modal.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, emiten diharapkan dapat segera mengambil langkah strategis untuk melakukan buyback dan memperbaiki posisi harga saham di pasar. Investor pun diharapkan kembali memiliki kepercayaan terhadap stabilitas pasar modal Indonesia. (ant/nsp)