Utang Luar Negeri RI Nyaris Rp 7.000 Triliun Per Januari 2025, Naik 5 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Nilai utang luar negeri Indonesia meningkat secara bulanan (month to month/mtm) pada Januari 2025. Peningkatan ini dialami oleh utang luar negeri pemerintah dan swasta. 

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai utang luar negeri Indonesia sebesar 427,5 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 6.968,25 triliun (asumsi kurs Rp 16.300 per dollar AS) sampai dengan Januari 2025. 

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Meski begitu, utang luar negeri Indoneisa tetap terkendali pada Januari 2025 sebesar 204,8 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 5,3 persen (yoy).

Posisi ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," kata Ramdan.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terus dikelola secara prudent dan efisien, BI menyampaikan bahwa alokasi pemanfaatan utang luar negeri diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah.

Pengelolaan utang luar negeri antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,6 persen); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen); jasa pendidikan (16,6 persen); konstruksi (12,1 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (8,2 persen).

Di sisi lain, utang luar negeri swasta tercatat menurun dengan posisi pada Januari 2025 sebesar 194,4 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 1,7 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.

Selain itu, juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total utang luar negeri swasta. (ant/nba)