Meski Sri Mulyani Mengelak, Direktur CORE Sebut Deflasi juga Dipengaruhi Lemahnya Daya Beli: Ini Tidak Lazim

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengungkapkan bahwa deflasi pada Februari 2024 bukan hanya faktor harga diatur pemerintah (administered price).

Menurutnya, deflasi itu juga dipengaruhi oleh faktor melemahnya daya beli masyarakat.

Hal tersebut tentunya membantah apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang membentuk dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Direktur CORE mengatakan, selain kelompok tarif listrik, yang mengalami, penurunan inflasi juga pada kelompok makanan.

“Ini sesuatu yang tidak lazim, karena biasanya menjelang Ramadan justru harga barang-barang sudah mulai merangkak naik, terutama akan meningkat lebih tinggi lagi pada Ramadhan dan Lebaran," ungkap Faisal dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Harganya itu justru mengalami penurunan, nah ini sesuatu yang tidak biasa dan bisa dikaitkan dengan penurunan daya beli secara umum,” imbuhnya.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Secara Tegas Minta Bos BGN Lebih Efisien Kelola Anggaran MBG: Jadi akan Ada Penghematan

Namun demikian, ia memang tidak memungkiri bahwa faktor pendorong deflasi terbesar pada Februari 2024 yaitu dari harga diatur pemerintah, utamanya pada kelompok tarif listrik.

“Kalau melihat dari komponen inflasi yang dikeluarkan memang yang paling besar sumbangannya adalah deflasi pada kelompok tarif listrik terutama. Tapi, jangan lupa juga bahwa yang deflasi bukan hanya itu ya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani membantah bahwa deflasi pada Februari 2024 terjadi akibat pelemahan daya beli masyarakat, melainkan karena intervensi pemerintah.

“Banyak yang memberikan interpretasi kita deflasi karena masyarakat lesu. Tidak juga,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu menilai, rekor deflasi itu justru menjadi prestasi bagi Indonesia. Terlebih, banyak negara lain yang kesulitan untuk menekan angka inflasi yang relatif tinggi.

“Jadi, ini adalah salah satu pencapaian Indonesia untuk stabilitas yang luar biasa bagus,” ujar Sri Mulyani.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen year-on-year (yoy) pada Februari 2025.

Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, deflasi itu merupakan yang pertama kali terjadi sejak deflasi tahunan terakhir tercatat pada Maret 2000.

Adapun, deflasi pada Februari 2025 sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pemakaian Januari dan Februari 2025 bagi pelanggan PLN dengan daya listrik 2.200 volt ampere (VA) atau lebih rendah yang termasuk dalam komponen harga diatur pemerintah. (ant/rpi)