Rakor Bidang Polkam KADIN Indonesia, Matangkan Rencana Revisi UU No 1 Tahun 1987

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI yang sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia merupakan landasan hukum yang penting bagi pengembangan sektor ekonomi di Indonesia. 

Namun, menurut dia, UU KADIN Indonesia yang telah berusia lebih dari tiga dekade, dinilai sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan tantangan dan dinamika ekonomi global serta kebutuhan domestik.

Karenanya, revisi UU Nomor 1 Tahun 1987 Tentang KADIN Indonesia menjadi krusial dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekonomi yang inklusif, mempromosikan investasi, dan menciptakan lapangan kerja. 

Bambang Soesatyo mengatakan, revisi UU KADIN Indonesia tidak hanya akan memberikan kekuatan bagi organisasi KADIN Indonesia dalam menjalankan fungsinya, tetapi juga akan menyesuaikan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Revisi UU KADIN Indonesia merupakan langkah strategis yang tidak dapat diabaikan dalam mendukung pemerintahan dan program Asta Cita Presiden Prabowo. Melalui penguatan peran KADIN Indonesia, peningkatan daya saing industri, dan perbaikan tata kelola organisasi, revisi ini diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, realisasi visi dan misi presiden akan semakin mudah dicapai, dan keuntungan bagi masyarakat luas dapat terwujud," ujar Bamsoet saat Rapat Koordinasi Bidang Polkam KADIN Indonesia dengan Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta, Rabu (12/3/25).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, revisi UU KADIN Indonesia dapat memperkuat peran asosiasi dalam perumusan kebijakan. 

Dalam mendukung program Asta Cita, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.