Pertamax Bebas Oplosan! Dirut Pertamina Jamin Kualitas Sesuai Standar

Jakarta,  tvOnenews.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa bahan bakar minyak (BBM) Pertamax yang beredar di masyarakat sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/3), guna meredam keresahan publik terkait isu dugaan oplosan BBM imbas dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina.

“Hasil uji kualitasnya sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Ditjen Migas. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Simon.

Untuk memastikan kualitas BBM tetap terjaga, Pertamina telah melakukan uji sampel bersama Balai Besar Pengujian Migas (Lemigas) di 75 lokasi, termasuk Terminal Pertamina Plumpang. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa BBM yang beredar telah memenuhi standar yang ditentukan. Tak hanya itu, pengujian juga melibatkan dua lembaga independen, Surveyor Indonesia dan TUV Rheinland Indonesia, yang kembali mengonfirmasi bahwa mutu Pertamax tetap terjaga.

“Kami tidak hanya menguji di Jabodetabek, tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia. Ini komitmen kami untuk memastikan BBM berkualitas merata di seluruh negeri,” tambah Simon.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa uji kualitas BBM akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Masyarakat bahkan dipersilakan untuk ikut mengawasi agar kepercayaan terhadap produk Pertamina semakin meningkat.

Tak Ada Kaitan dengan Kasus Korupsi, Pertamax 2024 Aman!

Sejalan dengan pernyataan Simon, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga memastikan bahwa BBM Pertamax yang beredar saat ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku. 

Hal ini sekaligus membantah dugaan adanya oplosan akibat skandal korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada 2018–2023.

“Kasus tersebut hanya berkaitan dengan periode 2018 hingga 2023. Sedangkan Pertamax yang diproduksi sejak 2024 tidak ada hubungannya dengan objek penyidikan. Artinya, kualitasnya sudah bagus dan sesuai standar,” tegas Jaksa Agung.

Ia juga menekankan bahwa praktik curang dalam perkara tersebut hanyalah ulah segelintir oknum yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tindakan tersebut tidak mencerminkan kebijakan resmi Pertamina.