Jiwasraya Bubar! Begini Nasib Uang Klaim Nasabah yang Belum Dibayar

Jakarta, tvOnenews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-9/D.05/2025 yang diterbitkan pada 16 Januari 2025.

Langkah pembubaran tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan OJK untuk melindungi hak para pemegang polis.

Dalam keterangan resminya, OJK menegaskan bahwa pencabutan izin usaha Jiwasraya bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan nasabah atau pemegang polis dan tertanggung.

"Sejak pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan pegawai PT Asuransi Jiwasraya dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT Asuransi Jiwasraya," demikian bunyi pengumuman OJK, dikutip Jumat (21/2/2025).

Selain tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa, Jiwasraya juga diwajibkan untuk:

Baca Juga

Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat, Ini Standar Baru tata Kelola Asuransi dan Perlindungan Nasabah di Indonesia

1. Menghentikan seluruh kegiatan usaha baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO);
2. Menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha;
3. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) serta membentuk tim likuidasi; dan
4. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor S-30/MBU/01/2025 tanggal 22 Januari 2025, Jiwasraya telah mengadakan RUPS yang menghasilkan keputusan pembubaran badan hukum serta pembentukan tim likuidasi.

Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan pegawai Jiwasraya diwajibkan menyerahkan seluruh data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses likuidasi. Selain itu, mereka dilarang menghambat segala tahapan yang dijalankan oleh tim likuidasi.

Penutupan Jiwasraya menjadi babak akhir dari perjalanan panjang salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia.

Kini, proses likuidasi akan menentukan bagaimana penyelesaian kewajiban perusahaan kepada para nasabah dan pemegang polis. (rpi)