400 Ribu Guru Batal Ikut Sertifikasi Imbas Pemangkasan Anggaran, Mendikdasmen: Diusahakan Cari Dana Tambahan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp7,27 triliun di sektor pendidikan. Kini pagu yang tersisa setelah efesiensi adalah Rp26,27 triliun.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentang prinsip-prinsip efisiensi tersebut maka kami melakukan penyesuaian lebih lanjut,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, dikutip Kamis (20/2/2025).

Akibat efisiensi anggaran tersebut, Kemendikdasmen memangkas target sasaran peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari yang semula ditargetkan 806 ribu guru menjadi hanya 400 ribu saja.

“Pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806 ribu orang, hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025. Jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025,” kata Mu’ti.

"Yang 400 ribu masih kita usahakan untuk bisa dialokasikan dalam anggaran tambahan karena merupakan janji presiden," imbuhnya.

Meski terjadi efisiensi, Abdul Mu’ti memastikan bahwa tunjangan bagi guru non-ASN atau honorer tetap meningkat. 

“Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp 11,5 triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang per bulan,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk beasiswa pendidikan bagi daerah tertinggal dan khusus. 

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program ini tetap berjalan dengan anggaran sebesar Rp 278 miliar, termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal. 

Kebijakan efisiensi ini menimbulkan berbagai dampak, terutama bagi para guru yang batal mengikuti sertifikasi. 

Namun, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga kesejahteraan tenaga pendidik dan memastikan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah tertinggal tetap terjaga.

“Pelaksanaan pendidikan profesi guru baik untuk guru ASN maupun non ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi tetap mendapat perhatian sejalan dengan arahan bapak presiden,” tuturnya. (nba)