Pengamat: Efisiensi Infrastruktur Bisa Tingkatkan Risiko Kecelakaan

Jakarta, tvOnenews.com – Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengungkapkan bahwa penghematan anggaran pada sektor infrastruktur berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan akibat kurangnya perawatan pada fasilitas yang ada.

Agus Pambagio menyatakan di Jakarta, Kamis, bahwa pemotongan anggaran infrastruktur hingga Rp60,46 triliun berdampak langsung pada proyek-proyek yang sedang berlangsung. Selain itu, fasilitas pendukung seperti bendungan, jalan tol, dan bangunan lain yang dibiayai negara berisiko mengalami penurunan kualitas perawatan.

“Akan banyak kerusakan dan dampak buruk yang lebih serius. Contohnya, jebolnya bendungan atau rusaknya jalan yang bisa meningkatkan risiko kecelakaan,” ujarnya.

Agus juga menambahkan bahwa pengurangan anggaran ini berdampak langsung pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Hal ini bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur.

Selain itu, ia memperingatkan bahwa dampak ekonomi lainnya adalah potensi kenaikan inflasi akibat meningkatnya biaya distribusi barang.

“Yang pasti, biaya operasional akan menjadi lebih mahal,” lanjutnya.

Baca Juga

Target Gubernur Sherly Tjoanda Imbas 34 Persen Pertumbuhan Malut Belum Merata, Desak Infrastruktur Rp2,9 Triliun ke DPR

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan bahwa efisiensi anggaran di sektor infrastruktur dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp60,46 triliun akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, terutama bagi BUMN karya dan perusahaan yang terlibat dalam proyek infrastruktur nasional.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menambahkan bahwa pemangkasan anggaran ini terlihat bersifat ‘tebang pilih’ dan dialihkan untuk program lain.

Menurutnya, seharusnya anggaran yang dialihkan digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong investasi, dan memperkuat ekspor. 

“Jika tidak dievaluasi kembali, ekonomi bisa semakin lesu,” kata Agus Pambagio. (ant/nsp)