Antisipasi Kemacetan Mudik Lebaran 2025, Menhub Usul ASN dan Pegawai BUMN WFA Mulai 24 Maret

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi kembali mengusulkan penerapan work from anywhere (WFA) untuk mengurai kemacetan pada mudik Lebaran 2025.

Dudy mengusulkan agar kebijakan ini bisa dilakukan khususnya oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usulan itu disampaikan Dudy saat bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

"Kami mengusulkan sejumlah kebijakan strategis seperti WFA bagi pegawai, khususnya ASN dan BUMN, hingga pembatasan angkutan barang," ujar Dudy dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

Dudy menyampaikan, Kemenhub merekomendasikan agar ASN dan pegawai BUMN menerapkan WFA mulai 24 Maret 2025. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan mengingat potensi pergerakan masyarakat saat masa angkutan Lebaran tahun 2025 diprediksi akan cukup tinggi.

Kebijakan WFA sendiri diusulkan karena diyakini dapat menyebar kepadatan potensi pergerakan yang menumpuk jelang puncak mudik Lebaran yang juga berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.

"Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh beberapa hari sebelumnya. Alhasil, banyak masyarakat yang akan memanfaatkan momen ini tidak hanya untuk mudik, tapi juga untuk berlibur. Kami sangat berharap penerapan kebijakan WFA dapat menekan kepadatan lalu lintas sebelum Hari Raya Idul Fitri," terang Dudy.

Baca Juga

DPR: Tantangan Industri Pertahanan Nasional Terletak pada Konsistensi Kebijakan dan Dukungan Pembiayaan

Dudy menjelaskan, sejak bulan lalu, dirinya telah mendatangi sejumlah kementerian untuk berkoordinasi, dalam rangka mempersiapkan angkutan Lebaran tahun 2025.

Pada kesempatan ini, Menhub Dudy juga mengutarakan potensi kerja sama yang dapat dilakukan oleh Kemenhub dan Kemendikdasmen. Ada beberapa poin yang menjadi pembahasan.

Pertama, potensi kerja sama dalam hal edukasi keselamatan transportasi. Dapat dilakukan melalui integrasi materi keselamatan berlalu lintas dengan kurikulum sekolah serta pelatihan bagi guru untuk mengajarkan kesadaran berlalu lintas dan keselamatan transportasi (difasilitasi oleh dosen sekolah Kemenhub).

Kedua, pengembangan budaya transportasi yang berkelanjutan. Dapat dilakukan melalui kampanye penggunaan angkutan umum bagi pelajar, program bike to school, hingga sosialisasi transportasi ramah lingkungan serta dampaknya terhadap lingkungan.

Ketiga, pendidikan dan pelatihan kejuruan di bidang transportasi. Dapat dilakukan melalui pengembangan SMK bidang transportasi, program magang atau pelatihan vokasi bagi siswa di perusahaan transportasi, serta pengembangan standar kompetensi kerja dan pemberian sertifikasi profesi di bidang transportasi untuk lulusan SMK. (nba)