Efisiensi Anggaran Disebut Biang PHK, Mahfud MD: Kecemasan Terjadi di Mana-mana

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut angkat bicara terkait dengan efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Mahfud mengatakan, pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada publik terkait pemangkasan anggaran agar menimbulkan kegelisahan.

Pasalnya, efisiensi tersebut justru dikatakan akan menimbulkan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Padahal, Mahfud menilai langkah yang dilakukan oleh Prabowo dengan melakukan efisiensi anggaran itu sejatinya sudah benar.

"Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran). Yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan," kata Mahfud dikutip dari Antara, Rabu (12/2/2025).

Penjelasan langsung dari Prabowo diperlukan dilakukan mengingat adanya kegaduhan di masyarakat, termasuk isu PHK karyawan yang terjadi di sejumlah instansi.

"Biar diselesaikan, saya juga merasakan, mempertanyakan hal yang sama. Kegaduhan terjadi di mana-mana, kecemasan terjadi di mana-mana, terjadi di berbagai instansi pemerintah," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud juga menyoroti pengurangan anggaran yang jika ditujukan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi di sisi lain menimbulkan PHK karyawan.

"Logika-logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain juga menjadi pertanyaan. Misalnya, kalau untuk kasih makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK karena pengurangan (anggaran) kegiatan. Itu kan yang perlu dipikirkan," ujarnya.

Mahfud menegaskan bahwa pengurangan anggaran yang menimbulkan PHK karyawan bukan lagi wacana melainkan sudah terjadi, sehingga mesti segera diselesaikan.

"(Efisiensi) sudah menimbulkan pengurangan kerja, bukan akan. Sekarang kan sudah terlihat. Tapi, kita harus percaya karena Pak Prabowo dipilih secara sah oleh konstitusi, maka dia juga kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan dan mengatur ini sebaik-baiknya," kata Mahfud.

Sebagaimana diketahui, Komisi II DPR RI telah menyetujui efisiensi atau perubahan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dari delapan mitra kerja komisi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

Instruksi yang dimaksud ialah Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. (ant/rpi)