Menkop: Efisiensi Anggaran untuk Pangkas "Lemak-Lemak" di Kementerian

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah strategis pemerintah untuk memangkas "lemak-lemak" yang ada di kementerian dan lembaga.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR di Jakarta pada Rabu, Budi Arie menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai dengan visi Presiden dan Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, kami di Kementerian Koperasi mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pak Presiden. Tujuannya adalah agar anggaran di seluruh kementerian dan lembaga menjadi lebih ramping dan efektif," ujarnya.

Ia menekankan bahwa efisiensi ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih optimal, terutama dalam mendukung berbagai program kerakyatan yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai kementerian yang baru dipisahkan, Kementerian Koperasi mengalami pemangkasan anggaran dari pagu awal sebesar Rp473,31 miliar menjadi Rp317,48 miliar pada tahun 2025.

Dari total anggaran awal tersebut, efisiensi dilakukan terhadap berbagai komponen belanja, termasuk belanja perjalanan dinas, kegiatan rapat, alat tulis kantor (ATK), konsinyering, serta pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga

Partai Ummat Dorong Penguatan Iklim Demokrasi, Minta Kepastian Pengesahan Kepengurusan dari Kementerian Hukum

Budi merinci bahwa anggaran di Sekretariat Kementerian dipangkas dari Rp188,61 miliar menjadi Rp122,32 miliar.

• Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi dikurangi dari Rp22 miliar menjadi Rp6,20 miliar.

• Deputi Pengembangan Usaha dipangkas dari Rp22,66 miliar menjadi Rp6,20 miliar.

• Deputi Pengembangan Talenta dan Daya Saing berkurang dari Rp22 miliar menjadi Rp6,20 miliar.

• Deputi Pengawasan mengalami pemangkasan dari Rp22 miliar menjadi Rp6,20 miliar.

• LPDB KUMKM turun dari Rp226,04 miliar menjadi Rp170,37 miliar.

Rincian alokasi anggaran untuk Sekretariat Kementerian antara lain:

• Gaji dan tunjangan: Rp71,89 miliar

• Operasional: Rp35,16 miliar

• Kegiatan layanan biro dan inspektorat: Rp15,26 miliar

Dengan efisiensi ini, diharapkan anggaran kementerian dapat lebih terfokus pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (ant/nsp)