Istana Bantah Isu Pemangkasan 50 Persen Anggaran BMKG: Mitigasi Bencana Tetap Optimal!

Jakarta, tvOnenews.com – Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa isu pemangkasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebesar 50 persen tidak benar. Ia meminta publik untuk mengecek langsung ke BMKG terkait data terbaru.

“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” ujar Hasan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (11/2).

Ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memangkas biaya-biaya tidak penting, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Meski ada efisiensi, Hasan memastikan bahwa tenaga dan kemampuan pemerintah dalam menangani bencana tidak akan berkurang.

“Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” tegasnya.

Hasan juga menekankan bahwa ada empat kriteria yang tidak akan terdampak efisiensi anggaran, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.

“Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” tambahnya.

Sebelumnya, BMKG disebut mengalami efisiensi anggaran sebesar 50,35 persen atau Rp1,423 triliun dari total anggaran awal Rp2,826 triliun.

Pemotongan ini dikatakan berdampak pada pengadaan peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi bencana di berbagai daerah.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran akan difokuskan pada belanja modal, termasuk pengadaan peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi bencana.

“Efisiensi anggaran akan kami fokuskan pada, pertama, belanja modal pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi,” kata Dwikorita, Sabtu (8/2).

Selain itu, BMKG juga akan memangkas anggaran perjalanan dinas, paket pertemuan, serta operasional perkantoran seperti pemakaian listrik dan AC.

Ritme kerja pegawai pun akan disesuaikan dengan skema Work From Office dan Work From Anywhere secara berimbang.

“Efisiensi anggaran juga akan difokuskan pada jaringan komunikasi dan suku cadang peralatan serta mesin,” jelas Dwikorita.

Meski demikian, ia memastikan bahwa layanan informasi kebencanaan tetap berjalan tanpa gangguan.