Awasi Penjualan LPG 3 Kg, Pemprov DKI Sediakan Pembayaran Lewat QRIS, Warga Luar Jakarta Tak Bisa Beli

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan nantinya akan membuat QRIS atau kode QR untuk warga yang ingin membeli LPG 3 kg. 

Hari menjelaskan, langkah tersebut diambil agar kuota LPG 3 kg di Jakarta dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta. 

“Nanti kita atur. Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti menurut dari Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS. Begitu di-tap, kayak RFID (Radio Frequency Identification), di-tap ternyata lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan,” jelas Hari di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Selama ini, jelas Hari, pangkalanhanya menggunakan KTP untuk menjual LPG 3 kg. Namun, mekanisme penggunaan KTP juga belum jelas sehingga kuota LPG masih dapat dibeli oleh bukan warga Jakarta.

Kode QR tersebut tak hanya menunjukkan wilayah pembeli, namun juga menunjukkan apakah warga tersebut tergolong dalam masyarakat yang membutuhkan elpiji subsidi.

Dengan adanya peraturan penggunaan kode QR, Hari menilai bahwa hal ini dapat membuat LPG subsidi lebih tepat sasaran.

“Mau KTP dari mana, saya nggak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima. Siapa DKI-nya? Ya orang miskin. Orang miskin itu siapa? Ya rumah tangga yang desil (pengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)) satu, desil dua, sampai berapa tadi itu. Jangan sampai saya beli melon, boleh. Itu kan nggak boleh. Kita sudah 12 kilo atau yang jaringan gas,” kata Hari.

Kendati demikian, belum dipastikan kapan mekanisme penggunaan kode QR itu diterapkan. (ant/nba)