Keteteran! KY Sebut Gaji Pegawai Hanya Bisa Dibayar sampai Oktober 2025 Akibat Efisiensi Anggaran: BBM Beli Sendiri

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai blak-blakan soal efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Amzulian Rifa mengaku, imbas adanya pemangkasan anggaran membuat gaji untuk para pegawai KY hanya cukup hingga bulan Oktober 2025.

Meski demikian, dirinya memastikan bahwa Komisi Yudisial yang berposisi sebagai lembaga yudikatif mengikuti kebijakan negara terkait efisiensi tersebut.

Namun, Ketua KY tak menampik bahwa adanya penghematan besar-besaran itu mengganggu operasional lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Kami diminta melakukan efisiensi ya, segala hal. Karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu," kata Amzulian usai rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Amzulian menjelaskan, anggaran KY dipangkas sebesar 54 persen dari Rp184 miliar anggaran tahun 2025.

Selain itu, pihaknya menerima kabar bahwa anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional KY pun ditiadakan.

"BBM kami mulai bulan depan beli sendiri, keteteran kami," kata dia.

Dalam waktu dekat, Ketua KY pun akan menemui Menteri Keuangan untuk meminta perbaikan atas adanya kebijakan efisiensi tersebut. Sebab, KY berpotensi tidak bisa menggelar seleksi bagi hakim Mahkamah Agung akibat adanya pemangkasan tersebut.

"Ada surat Mahkamah Agung yang meminta kami menyelesaikan Hakim agung. Dan itu harus kami jawab. Terkait surat itu maksimal 15 hari. Maka kami nggak punya pilihan lain, harus menjawab," kata dia.

Sebagaimana diketahui. Kementerian Keuangan menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Di dalam beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto per 22 Januari 2025 itu, disebut juga target penghematan sebanyak Rp50,5 triliun dana transfer ke daerah (TKD). Sehingga, secara keseluruhan APBN dipangkas Rp306,6 triliun. (ant/rpi)