Menteri PPN: Dampak Kebijakan Trump Terhadap Ekonomi RI Tak Sedalam Negara Lain

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menyatakan dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terhadap perekonomian Indonesia tak sedalam yang dialami negara lain.

“Simulasi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa dampak kepemimpinan Presiden Donald Trump terhadap perekonomian Indonesia relatif tidak sedalam yang dialami negara lain, jadi kita harus optimis bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI, dikutip dari keterangan resmi, Senin (10/2/2025).

Seperti diketahui, Trump mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi AS. Salah satunya tarif perdagangan yang diberikan terhadap berbagai negara seperti China, Kanada, Meksiko, dan berpotensi juga Uni Eropa.

Tindakan kontroversial lain Trump ialah terkait penutupan kantor United States Agency for International Development (USAID) hingga rencana mengambil alih Jalur Gaza dan Terusan Panama.

Berbagai rencana maupun kebijakan tersebut dianggap oleh pengamat pasar uang Ariston Tjendra, dapat memicu konflik ekonomi AS dengan negara lainnya, serta goncangan terhadap perekonomian global.

AS memutuskan pula menghentikan sementara bantuan luar negeri ke Indonesia yang dapat mempengaruhi program penting, penanganan HIV/AIDS, TBC, dan penyediaan peralatan medis.

Baca Juga

Bahlil Beberkan Indonesia Siap Produk Energi dari Amerika Serikat Senilai Rp250 Triliun

Karena itu, Kepala Bappenas menekankan pentingnya menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Melihat kondisi domestik, lanjutnya, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan 5,03 persen hingga triwulan III-2024.

Stabilitas makro ekonomi didukung cadangan devisa tertinggi sepanjang sejarah sebesar 155,7 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor, jauh di atas standar internasional.

Inflasi juga terkendali pada level 1,57 persen pada akhir 2024, yang berarti menjaga daya beli masyarakat.

“Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3 persen, yang akan menjadi pijakan kuat untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen pada 2025–2029,” ungkap Rachmat. (nba)