Menteri PU Mengeluh Anggaran IKN Diblokir Sri Mulyani, Padahal Prabowo Setuju Tak akan Dipangkas: Untuk Makan Siang Menteri

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih diblokir oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Akibatnya, Dody Hanggodo belum bisa menyampaikan realisasi anggaran IKN Tahun 2025.

Hal itu disampaikan oleh Menteri PU setelah rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025. 

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih? Anggarannya enggak ada," kata Dody.

Diketahui bahwa blokir yang masih dilakukan Kementerian Keuangan itu berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran.

Blokir anggaran IKN akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR RI.

Dody menjelaskan bahwa anggaran negara saat ini lebih berat difokuskan untuk program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menteri PU lantas berkelakar bahwa salah satunya progresnya saat ini adalah untuk program makan siang menteri.

"Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," ujar Dody seraya tertawa.

Saat raker dengan Komisi V DPR, Dody menyebut data progres IKN Nusantara per 31 Desember 2024 memiliki total pagu anggaran mencapai Rp40,29 triliun untuk 2024-2029.

Anggaran itu meliputi pengadaan sumber daya air Rp1,45 triliun dan bina marga Rp18,32 triliun. Berikutnya, cipta karya Rp12,09 triliun dan perumahan Rp8,43 triliun. 

Sementara, anggaran Kementerian PU sendiri dipangkah cukup besar hingga  Rp81,38 triliun.

Padahal, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU awalnya sebesar Rp110,95 triliun, sehingga kini pagunya menjadi Rp29,57 triliun.

Sedangkan untuk IKN, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono sebelumnya sempat menyampaikan alokasi anggaran tahun ini 2025 tidak dipangkas.

Namun, Basuki perlu bersurat lebih dulu ke Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan.

Diketahui bahwa alokasi anggaran untuk OIKN tahun 2025  tetap Rp6,3 triliun dengan penambahan Rp8,1 triliun, sebagaimana yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo.

“Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas IKN pada 21 Januari. Jadi, nanti kami akan mengirim (surat). Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” kata Kepala OIKN saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin,  3 Februari 2025.

Ratas bersama Presiden Prabowo itu dihadiri Kepala OIKN bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi.

Rapat saat itu adalah kelanjutan dari rapat terkait IKN yang digelar di Kantor Presiden pada 21 Januari 2025.

“Kami juga sampaikan kepada beliau (Presiden), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu akan segera disesuaikan,” ujar Basuki Hadimuljono saat menjelaskan bahwa anggaran IKN tidak akan dipangkas.

Dalam kesempatan yang sama saat itu, Menko AHY juga turut  menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran untuk IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Namun, AHY tak menampik bahwa memang ada penyesuaian terkait realisasi anggaran tersebut.

“Ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu. Tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” ujar Menko AHY di Kompleks Istana Kepresidenan. (rpi)