Bapanas: Pembaruan HPP GKP untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa kebijakan pembaruan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Dengan adanya pembaruan HPP, kami berharap kesejahteraan petani semakin meningkat serta mendorong semangat mereka untuk memperbanyak produksi sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah,” ujar Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (4/2).

Ia menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan dilakukan dengan memastikan produsen pangan mendapatkan harga yang layak atas hasil produksi mereka.

“Oleh karena itu, kebijakan HPP bagi Gabah Kering Panen (GKP) yang menjadi acuan harga di tingkat petani akan terus diperkuat pada 2025 ini,” tambahnya.

Arief menjelaskan bahwa kebijakan HPP GKP telah diterapkan sejak 2023 dengan penyesuaian harga dan target penyerapan setiap tahun.

Peningkatan harga HPP yang telah dilakukan:

Baca Juga

Gubernur Gorontalo Matangkan Pelaksanaan Pertemuan Nasional Petani dan Nelayan

• 2022: Rp4.200 per kg

• 2023: Rp5.000 per kg

• 2024: Rp6.000 per kg

• 2025: Rp6.500 per kg

"Dengan kenaikan ini, harga GKP petani kita semakin stabil karena jarang berada di bawah HPP," jelas Arief.

Berdasarkan data historis dari Panel Harga Pangan Bapanas, harga terendah GKP pada 2023 berada di Rp5.000 per kg, sesuai dengan HPP saat itu. Sementara di 2024, harga terendah tercatat Rp5.720 per kg, meskipun HPP saat itu sudah mencapai Rp6.000 per kg. Namun, harga tersebut hanya terjadi pada April dan Mei, setelahnya harga GKP terus meningkat hingga akhir tahun.

Pada awal 2025, Arief mengapresiasi Perum Bulog yang telah menyerap 18 ribu ton beras sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa tidak boleh ada pembelian GKP di bawah Rp6.500 per kg, baik oleh Bulog maupun pihak swasta. Tidak ada lagi alasan pengurangan harga karena kadar air tinggi atau faktor rendemen,” tegas Arief.

Hingga 3 Februari 2025, realisasi pengadaan setara beras mencapai 18.359 ton. Pada Januari 2025, serapan beras mencapai 14.389 ton, meningkat 133,5% dibandingkan Januari 2024 dan naik 109,3% dibandingkan Januari 2023.

Proses penyerapan pada 2025 akan dimulai pada akhir Februari, dengan puncak produksi terjadi pada Maret dan April.

"Jika di kemudian hari ada harga GKP yang berada di bawah HPP, Bulog tetap harus melakukan penyerapan," tambahnya.

“Memang tidak mungkin menyerap 100% produksi petani, tapi setidaknya Bulog harus mengambil gabah yang tercecer agar tidak merugikan petani,” lanjut Arief.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di triwulan pertama 2025 diperkirakan mencapai 8,67 juta ton, dengan rincian:

• Januari: 1,33 juta ton

• Februari: 2,10 juta ton

• Maret: 5,24 juta ton

Sebagai perbandingan, produksi pada triwulan awal 2024 hanya mencapai 5,69 juta ton, sehingga tahun ini terjadi peningkatan 52,37% atau lebih 2,98 juta ton.

Dari sisi keseimbangan produksi dan konsumsi, Januari-Maret 2025 diperkirakan mengalami surplus 900 ribu ton, meningkat 2,91 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang sempat mengalami defisit 2,01 juta ton.

Untuk menjaga stok beras, pemerintah akan mengoptimalkan kapasitas gudang Bulog serta bekerja sama dengan berbagai pihak. Saat ini, kapasitas gudang Bulog mencapai 3,7 juta ton, dengan stok yang sudah tersimpan 1,9 juta ton.

“Nantinya, Bulog akan memprioritaskan penyerapan 3 juta ton dari hasil produksi petani. Jika kapasitas tidak mencukupi, kerja sama akan dilakukan dengan ID FOOD, Sistem Resi Gudang (SRG), dan sektor swasta,” jelas Arief.

Sejak 2022, Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) tidak pernah turun di bawah 100 poin. Pada Januari 2025, NTP mengalami kenaikan dibandingkan akhir 2024, mencapai 123,68 poin.

Sementara itu, NTP Tanaman Pangan (NTPP) juga meningkat dari 108,90 pada Desember 2024 menjadi 109,06 pada Januari 2025. (ant/nsp)