Mentan: Produksi Padi Januari-Maret 2025 Diprediksi Naik 50%

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa produksi padi pada periode Januari-Maret 2025 diperkirakan meningkat hingga 50% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Amran, data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat kenaikan produksi padi sebesar 50% pada Januari, serta proyeksi peningkatan sebesar 49% pada Februari dan 51% pada Maret 2025.

"Tiga bulan berturut-turut terjadi peningkatan. Semoga April juga menunjukkan tren yang baik. Ini masih angka sementara," ujar Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis.

Amran menegaskan bahwa data BPS selaras dengan kondisi di lapangan. Seiring dengan meningkatnya produksi padi, harga beras di pasaran pun mengalami penurunan.

Saat ini, harga gabah di 70% provinsi di Indonesia berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp6.500 per kilogram.

"Jika dibandingkan dengan Januari-Februari 2024, saat itu masyarakat bahkan harus antre untuk membeli beras dengan harga rata-rata di atas Rp15.000 per kilogram. Sekarang, harganya telah turun menjadi Rp12.000 lebih. Ini membuktikan bahwa data BPS sejalan dengan realitas di lapangan," jelas Amran.

Baca Juga

Manfaatkan Lahan 2 Hektare, Puspenerbal Sidoarjo Panen 6 Ton Gabah

Dalam upaya memperkuat keakuratan data pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) dan BPS telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Amran menekankan bahwa setelah kesepakatan ini, hanya BPS yang berwenang merilis data pertanian guna menghindari polemik di masyarakat.

"Alhamdulillah, kami sepakat bahwa data pertanian hanya akan dikeluarkan oleh BPS, sehingga tidak menimbulkan perdebatan di publik. Jika masing-masing pihak membuat dan mengambil data sendiri, kemungkinan besar akan terjadi subjektivitas dan kepentingan tertentu," ujar Amran.

Sementara itu, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut kolaborasi ini sebagai langkah penting dalam mendukung kebijakan pembangunan di sektor pertanian.

"BPS bertugas menghasilkan data statistik yang dapat digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan, termasuk di bidang pertanian," kata Amalia. (ant/nsp)