Pemerintah Berhasil Menyelamatkan Rp 6,7 Triliun Dana Korupsi dalam Tiga Bulan Pertama

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan berhasil mengamankan keuangan negara senilai Rp 6,7 triliun dalam tiga bulan pertama sejak kabinet terbentuk.

Dana tersebut berasal dari berbagai kasus korupsi yang berhasil diungkap dan ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum melalui Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.

Desk ini dibentuk oleh Menkopolkam, dengan Jaksa Agung sebagai leading sector, serta melibatkan berbagai instansi lainnya, termasuk BPKP, Polri, KPK, PPATK, OJK, Kementerian Kominfo, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan LKPP.

Sejak dibentuk, desk ini telah berhasil mengamankan dana sebesar Rp 5,37 triliun dalam bentuk rupiah, Rp 920 miliar dalam mata uang asing, serta emas logam senilai Rp 84 miliar.

Angka ini belum termasuk hasil sitaan dari KPK dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, yang terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Keberhasilan pemulihan aset ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani kasus korupsi serta mengembalikan keuangan negara yang sebelumnya disalahgunakan.

"Keberhasilan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga berupaya memastikan bahwa aset negara yang telah diselewengkan dapat kembali untuk kepentingan masyarakat," ujar Menkopolkam Budi Gunawan dalam keterangannya.

Selain penindakan, pemerintah juga menitikberatkan upaya pencegahan dengan memperbaiki tata kelola agar tidak terjadi kasus serupa di masa mendatang. Good governance dan perbaikan sistem administrasi terus dilakukan untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum korup.

Desk ini juga telah melaksanakan berbagai program pendampingan hukum bagi kementerian, BUMN, dan BUMD. Hingga saat ini, telah dilakukan 2.164 kegiatan pendampingan hukum, termasuk 91 legal opinion untuk memastikan kebijakan yang diambil BUMN dan BUMD tetap sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain itu, 37 kegiatan mediasi telah diselenggarakan guna menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan, dengan tujuan menghindari penyalahgunaan wewenang dan mempercepat penyelesaian masalah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan pendekatan represif saja, tetapi juga harus disertai penguatan sistem pengawasan dan tata kelola yang lebih baik.

Melalui pendampingan hukum dan kajian regulasi yang lebih ketat, diharapkan berbagai celah yang bisa disalahgunakan dapat diminimalisir.

Ke depan, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi antar-aparat penegak hukum, memperbaiki regulasi yang masih lemah, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Langkah ini bertujuan agar setiap rupiah yang dimiliki negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. (nsp)