Dampak Program MBG yang Serap Anggaran Besar Baru Terasa dalam Jangka Panjang, Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Dampak dan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, baru bisa dirasakan Indonesia dalam jangka panjang.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa Pujarama

Menurutnya, butuh waktu untuk melihat bagaimana program ini benar-benar mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

"Manfaat dari Makan Bergizi Gratis (MBG) ini akan diketahui dari jangka panjangnya," ujar Annisa pada diskusi publik secara virtual di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Dalam jangka pendek, salah satu efek positif dari program ini adalah peningkatan kehadiran siswa di sekolah.

Lewat asupan makanan bergizi yang lebih baik, diharapkan anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar dan mendapatkan manfaat pendidikan yang lebih optimal.

Sementara dari sisi peningkatan gizi dan upaya pencegahan stunting, khususnya bagi ibu hamil, efeknya baru bisa terlihat dalam jangka panjang.

Perubahan pola makan yang lebih sehat melalui program ini diharapkan dapat membawa dampak besar pada generasi mendatang.

"Ini hanya bisa dilihat bukan dari jangka pendek, apalagi untuk melihat manfaatnya terhadap stunting untuk ibu hamil ketika anaknya lahir. Ini jangka panjang berarti output yang dihasilkannya," kata dia.

Tahapan implementasi MBG tahun 2025 terbagi dalam tiga periode. Pada Januari-April, program ini ditargetkan menyasar 3 juta penerima manfaat dengan 937 unit Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Jumlah ini meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat dan 2.000 unit SPPG pada periode April-Agustus. Kemudian, pada Agustus-Desember, targetnya mencapai 15-17,5 juta penerima manfaat dengan 5.000 unit SPPG.

Annisa juga menyoroti besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini. Dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ketat, pemerintah harus benar-benar memperhitungkan sumber pendanaan yang tersedia.

Terlebih, APBN 2025 harus menanggung beban pembayaran utang yang jatuh tempo dan bunga yang meningkat drastis hingga Rp1.353,2 triliun.

Ini menjadi tantangan berat, mengingat penerimaan pajak negara masih terbatas dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung melambat.