Tenaga Ahli Menteri ESDM: Indonesia Mampu Beralih dari Energi Fosil ke EBT

Jakarta, tvOnenews.com - Tenaga Ahli Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Satya Hangga Yudha meyakini Indonesia mampu beralih dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT), sehingga dapat memenuhi target emisi karbon yang ditetapkan.

Menurut dia, proses transisi tersebut dilakukan berdasarkan batas kemampuan nasional dan merujuk pada standar yang diterapkan negara-negara maju.

"Transisi energi harus bertahap. Kita beralih ke EBT, namun batu bara masih menjadi sumber energi yang kompetitif dan murah. Maka, supaya kita konsisten dengan penurunan emisi karbon di PLTU batu bara, maka perlu dilakukan co-firing (pencampuran) dengan biomassa dan ke depan dengan teknologi penyimpanan karbon CCS dan CCUS," kata Hangga dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

Hangga menambahkan, hingga 2040, lebih dari 100 GW kapasitas energi akan dibangun, yang 75 persennya berasal dari energi terbarukan, 5 GW nuklir, dan 20 GW dari gas.

Mantan Analis Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi SKK Migas itu berharap dengan adanya Keppres Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin Menteri ESDM, bisa meningkatkan investasi, hilirisasi, dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah pada komoditas Indonesia.

"Indonesia harus bisa beralih dari bahan bakar fosil ke EBT untuk mencapai target Paris Agreement tahun 2030 dan juga NZE di 2060. Coal phase down menjadi penting, namun harus ada solusi," tegasnya.

Menurut Hangga, PLTU akan dipensiunkan, tetapi harus ada penggantinya. Sumber energi yang bisa menjadi base load, yang murah, dan dapat diakses oleh masyarakat adalah co-firing dengan biomassa, gas, dan EBT.

"Menteri ESDM sudah mengeluarkan kepmen tentang B40 (biodiesel) dan kami berharap kepmen tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Tahun depan, targetnya meningkat ke B50 dan seterusnya sampai B100," ujarnya.

Terkait transportasi bahan bakar nabati atau FAME, lanjut dia, juga penting dan harus ada perusahaan yang bisa diandalkan untuk mengangkut komoditas tersebut.

"Untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG harus tepat sasaran dan skemanya akan disampaikan oleh Presiden dan Menteri ESDM," ujarnya.