Menteri P2MI Buka Suara Soal Tragedi di Perairan Malaysia yang Tewaskan Pekerja Migran Indonesia: Kita Akan Berusaha...

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyampaikan duka mendalam atas insiden tragis yang menimpa pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan Malaysia.

Dalam keterangan videonya pada Senin (27/1), Abdul Kadir menyebut satu PMI tewas, sementara empat lainnya dirawat di rumah sakit berbeda.

“Tentu saya selaku Menteri P2MI ingin mengucapkan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk PMI kita yang meninggal,” ujar Abdul Kadir.

Abdul Kadir menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Malaysia dan atase kepolisian untuk memperjelas kronologi peristiwa tersebut. Selain itu, langkah penanganan jenazah dan pendampingan korban luka-luka juga menjadi prioritas utama.

“Kami meminta untuk memperjelas kronologi masalahnya, sekaligus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun menengok korban yang dirawat di rumah sakit,” tuturnya.

Dalam pernyataannya, Abdul Kadir memastikan bahwa pemerintah akan menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi proses hukum yang kemungkinan akan berlangsung.

“Kita akan berusaha menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi mereka,” imbuhnya.

Sementara itu, di dalam negeri, Abdul Kadir menginstruksikan jajaran P2MI untuk segera memberikan informasi kepada keluarga korban guna menghindari simpang siur dan memastikan adanya kepastian informasi.

“Saya sudah meminta jajaran saya untuk memastikan seluruh keluarga tahu masalahnya, sehingga kita bisa mitigasi hal-hal apa saja yang perlu disiapkan,” tegasnya.

Namun, akses langsung kepada korban yang masih dalam pengawasan pihak kepolisian Malaysia belum diperbolehkan hingga hari Rabu mendatang.

“Kemenlu baru dibukakan akses pada hari Rabu. Kita tentu menghormati proses yang ada di sini dalam melindungi mereka,” jelasnya.

Abdul Kadir juga meminta Kemenlu untuk mendorong transparansi penegakan hukum di Malaysia.

“Kita ingin proses ini terang benderang sehingga jauh lebih baik,” tutupnya. (agr/vsf)