Belanja APBN di Kaltim Capai Rp50,62 Triliun, Didominasi Pembangunan IKN

Jakarta, tvOnenews.com - Realisasi belanja APBN melalui kementerian/lembaga di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga akhir Desember 2024 mencapai Rp50,62 triliun, dengan mayoritas alokasi digunakan untuk pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Realisasi ini mencapai 95,61 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp52,94 triliun, tumbuh 43,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Kaltim, M Syaibani, di Samarinda, Sabtu.

Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan belanja modal untuk mendukung pembangunan IKN, yang semakin masif sepanjang 2024 dan akan terus berlanjut pada tahun ini.

Syaibani menjelaskan bahwa satuan kerja (Satker) yang berkontribusi besar pada realisasi belanja modal di Kaltim pada 2024 meliputi proyek di kawasan IKN 1 dan 2, pelaksanaan infrastruktur permukiman di Kaltim, serta penyediaan perumahan di IKN Nusantara.

Untuk belanja barang dan jasa, alokasi digunakan untuk mendukung program pendidikan tinggi, pelatihan vokasi, serta pembangunan infrastruktur konektivitas oleh Kementerian PUPR.

"Realisasi belanja pegawai dan bantuan sosial juga tumbuh stabil, salah satunya melalui alokasi untuk Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris di Samarinda oleh Kementerian Agama," tambahnya.

Syaibani mencatat bahwa pembangunan IKN memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan APBN dan APBD di Kaltim. Hingga akhir 2024, anggaran pembangunan IKN menyumbang 77,32 persen dari total pagu belanja kementerian/lembaga di Kaltim.

Dari alokasi APBN untuk IKN sebesar Rp40,89 triliun, realisasi mencapai Rp39,62 triliun. Dana ini tersebar ke sejumlah kementerian/lembaga, dengan Kementerian PUPR menyerap 99,56 persen, Kementerian Perhubungan 0,24 persen, KLHK 0,16 persen, dan Polri 0,04 persen.

Selain itu, transfer ke daerah (TKD) dari pusat ke Kaltim hingga 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp41,93 triliun atau 99,27 persen dari pagu Rp42,24 triliun.

Namun, realisasi TKD mengalami penurunan 19,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya akibat menurunnya kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan, yang terdampak penurunan harga batu bara. (ant/nsp)