Akademisi IPB Kritik Model Kerja Bulog yang Tidak Pernah Berubah, Petani Maunya Pembelian Gabah Bukan Beras

Jakarta, tvOnenews.com - Akademisi IPB University, Prima Gandhi menekankan pentingnya Bulog dan Badan Pangan Nasional dalam melakukan penyerapan gabah sesuai dengan ketentuan harga pemerintah atau HPP yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Bukan sebaliknya yang diserap beras. Itu yang saya lihat keliru. Mengapa? Karena gabah sudah di depan mata terutama dalam mempercepat swasembada,” ujar Prima Gandhi, Minggu, 19 Januari 2025.

Prima mengatakan bahwa serapan gabah merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto dan telah menjadi keputusan bersama.

Jangan sampai, kata dia, petani sudah berkeringat melakukan produksi tetapi rugi akibat harga yang ditetapkan jauh di bawah HPP.

“Pola kerja Bulog yang seperti ini merupakan pola lama yang tidak pernah berubah sejak dulu. Saya melihat kok selalu seperti ini terus model kerjanya. Bukan menyerap gabah tapi malah beras,” katanya.

Menurut Prima kondisi ini diperparah lantaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) malah mengeluarkan kebijakan rafaksi atau pertimbangan pembelian gabah petani sesuai yang tertera pada keputusan Kepala Bapanas no 2 tahun 2025.

Baca Juga

DPR Ungkap Stok Beras Nasional Melimpah Jelang Ramadan, tapi Ada Satu Hal yang Bikin Was-was

Kata dia, kebijakan tersebut hanya bisa dijadikan opsi apabila serapan gabah petani sudah di atas 90 persen.

“Kalau disaat panen raya seperti ini sebaiknya tidak perlu rafaksi. Rafaksi itu bisa digunakan sebagai opsi saja apabila serapan gabah petani sudah melebihi 90 persen,” katanya.

Bagi Prima, kebijakan rafaksi sangat berkaitan dengan pembelian gabah yang bisa saja dibawah Rp6.500. Dan yang pasti, jika kebijakan ini berjalan, sudah pasti petani akan mengalami kerugian dan swasembada terancam gagal.

“Belum dibeli aja sudah ada pertimbangan sosoh, patah kadar air dan sebagainya sehingga akan ada dasar untuk membeli dibawah Rp6.500. Ini jelas merugikan petani yang sudah mati-matian berproduksi,” katanya.

Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Tani Indonesia, Suroyo, juga mengkritik kebijakan Bulog yang lebih memprioritaskan penyerapan beras dibandingkan gabah petani.

Ia menilai langkah ini tidak hanya merugikan petani tetapi juga bertentangan dengan arahan Presiden untuk mempercepat swasembada pangan dan mensejahterakan petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.

“Presiden sudah jelas meminta agar Bulog menyerap gabah petani di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ini adalah bagian dari komitmen besar beliau untuk mensejahterakan petani dan mempercepat swasembada pangan. Jangan sampai Bulog justru menghalangi niat baik Presiden dalam membantu rakyat kecil,” tegas Suroyo.