7 Tahun Apple Academy di Indonesia Tak Pernah Lakukan Riset, Menperin Ungkap Dasar untuk Jatuhkan Sanksi ke Produsen iPhone

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah memiliki dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan raksasa asal Amerika Serikat, Apple.

Pasalnya, Apple dinilai tidak patuh dalam memenuhi komitmen sisa investasi sebesar 10 juta dolar AS atau Rp162 miliar.

Utang itu adalah komitmen investasi perpanjangan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk Apple pada periode 2020-2023.

Menperin menegaskan bahwa sanksi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN Pasal 59, dengan sanksi hingga berupa pencabutan nilai TKDN.

"Jadi dalam sanksi itu di dalam Permenperin 29 Tahun 2017 Pasal 59 itu disampaikan bahwa sanksinya bisa berupa pencabutan nilai TKDN," kata Agus Gumiwang di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Selama ini, Apple diketahui melakukan perpanjangan sertifikasi TKDN menggunakan skema inovasi.

Menperin menyebut, raksasa teknologi asal AS itu semestinya melakukan penelitian dan pengembangan inovasi di bidang teknologi informasi.

Namun, Apple Inc. melalui Apple Academy sejak tahun 2017-2023 atau selama hampir tujuh tahun ternyata baru melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan belum mencakup penelitian dan pengembangan.

Oleh sebab itu, counter proposal saat proses negosiasi pada 7 Januari 2025 kemarin, Kemenperin mendorong Apple membentuk fasilitas research and development (RnD) di Indonesia.

Pada negosiasi tersebut, pihak Apple telah berkomitmen untuk melunasi utang. Sementara, Kemenperin bakal menunjuk pihak ketiga untuk melakukan assessment dokumen pelunasan utang tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah tidak menetapkan batasan waktu perundingan perpanjangan sertifikasi TKDN dengan Apple, lantaran menargetkan pemenuhan substansi yang dirundingkan.

Sebelum itu juga, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita juga membeberkan komitmen investasi Apple untuk membangun fasilitas produksi AirTag di Batam.

Namun, hal itu tidak menjadikan produk terbaru Apple, yakni iPhone 16 bisa masuk ke pasar domestik RI.

Alasannya adalah karena investasi yang digelontorkan Apple tidak berkaitan langsung dengan proses pembuatan handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) dalam ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN. (ant/rpi)