Meski Defisit Membengkak, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBN 2024 Naik Hingga Mencapai Rp45,4 Triliun

Jakarta, tvonenews.com - Di tengah melonjaknya realiasi defisit pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di tahun lalu ternyata melonjak hingga mencapai Rp45,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers Realisasi APBN KiTa 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

“Kita mengalami SILPA Rp45,4 triliun, ini juga karena ada beberapa dari sisi pembiayaan yang terus kita lakukan,” kata Sri Mulyani.

Dia mengungkapkan, jumlah SILPA tahun 2024 sebesar Rp45,4 triliun tersebut mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun 2023 sebelumnya yang tercatat hanya sebesar Rp19,4 triliun.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah mencatat realisasi belanja negara dari APBN 2024 mencapai Rp3.350,3 triliun, meningkat 7,3 persen secara tahunan (year on year). Angka ini bahkan melampaui target awal APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun.

“Dari sisi belanja negara, realisasi sementara belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun,” ungkap Sri Mulyani.

Baca Juga

Pemerintah Kejar Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Tahun 2026, Cak Imin: Maksimal 5 Persen pada 2029

Meski melebihi target awal, realisasi belanja ini sedikit lebih rendah dari prediksi laporan semester yang sebesar Rp3.412,2 triliun. Dengan demikian, belanja negara 2024 terealisasi 100,8 persen dari target awal dan 98,2 persen dari prediksi laporan semester.

Jaga Stabilitas

Lebih lanjut dijelaskan, belanja negara di 2024 dioptimalkan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi. Wakil Menteri Keuangan I juga menyoroti peran APBN sebagai “shock absorber” yang melindungi stabilitas ekonomi nasional.

“Belanja negara juga sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi. Di antaranya digunakan untuk bantuan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) atau operasi pasar, subsidi energi seperti BBM, listrik, LPG, pupuk, hingga bansos PKH, PIP, KIP kuliah, sembako, PBI JKN, serta program KUR dan dukungan sektor perumahan,” papar Wakil Menteri Keuangan I Suhasil Nazara.

Sri Mulyani menyebutkan, belanja negara tidak hanya berperan dalam mendorong pembangunan, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.

“APBN dirancang untuk menjadi instrumen pembangunan sekaligus penjaga stabilitas di masa sulit,” jelasnya. Dengan realisasi belanja negara yang tinggi, pemerintah optimistis menghadapi tantangan global di 2025 dengan fondasi ekonomi yang lebih kuat. (hsb)