Bahlil Ungkap Sederet Langkah Strategis Indonesia untuk Net Zero Emission Global, Genjot Berbagai Potensi dan Kerja Sama Hijau

Jakarta, tvOnenews.com - Ancaman serius akibat pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan, kini tengah menghantui seluruh dunia.

Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission, dengan target global pada tahun 2050. Sementara itu, Indonesia  telah menetapkan tahun 2060 sebagai batas waktu untuk mencapai target tersebut.

Sejumlah langkah telah di tempuh pemerintah Indonesia, diantaranya menjalin kerja sama strategis dengan negara maju dalam upaya net zero emission.

Terbaru, Indonesia dengan Jepang menggelar Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF) ke-8 sebagai ajang penting untuk memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang di sektor energi pada 5 Desember 2024.

“Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam pengurangan emisi dengan target 915 juta ton CO2 pada 2030, termasuk kontribusi sektor energi sebesar 358 juta ton. Sementara itu pencapaian Indonesia pada 2023, di mana emisi berhasil dikurangi sebesar 128 juta ton melalui efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan teknologi rendah karbon,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Senin (23/12/2024).

Bahlil menjelaskan, Indonesia juga berkomitmen memanfaatkan potensi mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan mangan untuk mendukung pengembangan industri baterai. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan nilai tambah dan mempercepat inovasi di sektor energi. 

Baca Juga

Politisi Muda Golkar Apresiasi Pembentukan Akademi Partai Golkar 

"Dengan menggabungkan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah dengan keahlian teknologi Jepang, kedua negara dapat mendorong inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga berkontribusi pada upaya global dalam memerangi perubahan iklim,” ucap Bahlil.

Selain Jepang, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Kanada dalam upaya mencapai net zero emission melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) terkait mineral kritis yang ditandatangani oleh Menteri Bahlil dan pemerintah Kanada pada 3 Desember 2024.

MoU ini mencakup beberapa area kerja strategis, antara lain penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui teknologi bersih, serta penguatan perdagangan dan investasi sektor pertambangan. 

Kolaborasi ini diharapkan mendukung percepatan transisi energi dan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Bahlil pun menekankan pentingnya kerja sama ini untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat.