Jakarta, tvonenews.com - Pemerintah akan memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 mulai Januari 2025. Pembebasan pajak penghasilan ini berlaku bagi pekerja di sektor padat karya
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).
Airlangga menyebut, kebijakan ini diambil sebagai sebagai imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
“Dari Rp4,8 juta–Rp10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah, khusus untuk industri padat karya, ya,” ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kelas menengah yang berada di sektor padat karya.
Adapun yang termasuk dalam sektor padat karya adalah tekstil, furnitur, alas kaki, dan sebagainya.
Load more