Kementerian Keuangan Dapat Penghargaan Hakordia Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mendapatkan pengakuan dalam acara Satu Dekade Zona Integritas & Hakordia Nasional 2024 yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Pada kesempatan ini, Kemenkeu dianugerahi Honorable Award karena pencapaian luar biasa dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM). 

Dari 70 unit yang mendapatkan status WBBM secara nasional, Kemenkeu berkontribusi besar dengan 39 unit atau sekitar 55,71 persen dari total penghargaan. Pencapaian ini meneruskan keberhasilan yang juga diraih Kemenkeu pada tahun sebelumnya, yaitu 2023.

Dalam sebuah pernyataan kepada pers di Jakarta pada hari Kamis, Kemenkeu menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama seluruh elemen Kemenkeu dalam usaha melawan korupsi, membangun integritas, dan memberikan pelayanan yang unggul.

Komitmen ini sejalan dengan visi Kemenkeu untuk menciptakan tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa unit-unit kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM sangat berperan dalam mempercepat reformasi birokrasi.

Baca Juga

Ancaman Defisit APBN Sebesar 3 Persen Semakin Nyata, Kemenkeu Ungkap Strategi Efisiensi Belanja MBG

Dia juga menggarisbawahi bahwa penghargaan ini berpengaruh langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Tahun ini, tingkat kelulusan unit Kemenkeu yang diusulkan kepada KemenPANRB mencapai 68,42 persen (39 dari 57 unit yang diajukan), meningkat tajam jika dibandingkan dengan tingkat kelulusan di tahun 2023 yang hanya 9,62 persen.

Rincian pendaftarannya meliputi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan 2 unit, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebanyak 8 unit, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencapai 24 unit, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan 4 unit, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang mengajukan 1 unit.

Kemenkeu berharap pencapaian ini dapat memotivasi seluruh staf untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, serta melakukan transformasi yang berkelanjutan demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. (ant/nsp)