Saat Prabowo Tambah Anggaran Guru Jadi 81 Triliun, 7 Menko Ramai-Ramai Ajukan Tambahan Anggaran untuk 2025, Siapa Minta Paling Banyak?

Jakarta, tvOnenews.com - Menjelang penutupan tahun 2024, tujuh kementerian koordinator ramai-ramai mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2025.

Sebanyak tujuh Kemenko yang ada di Kabinet Merah Putih itu, memaparkan rincian dana tambahan yang mereka usulkan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Senin, 2 Desember 2024. Masing-masing menteri koordinator jkjuga menjelaskan kebutuhan anggaran tambahan beserta alasannya.

Rapat bersama Banggar DPR itu juga sempat diwarnai sejumlah sanggahan dan kritik terkait besarnya angka usulan anggaran.

Misalnya saja saat Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti usulan Menko Pangan Zulkifli Hasan yang disebut lebih besar. Di sisi lain, Zulhas mengatakan bahwa anggarannya masih kalah besar dibanding usulan dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin. 

Di saat para menteri berbondong-bondong minta tambahan anggaran, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengumumkan alokasi dana sebesar Rp16,7 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN.

Ketua Banggar DPR RI, Sadi Abdullah, meminta waktu hingga tiga bulan untuk mengkaji seluruh usulan dari para Menteri Koordinator. Keputusan final dari permintaan 7 Kemenko itu diperkirakan akan diumumkan pada Februari 2025.

Baca Juga

Cak Imin Ungkap Penerima PBI BPJS Capai 152 Juta Orang: 52 Persen dari Penduduk Kita

Jika semua permintaan disetujui, maka tentu akan menambah tekanan baru pada kondisi fiskal negara tahun 2025.

Berikut rangkuman usulan tambahan anggaran dari masing-masing kementerian koordinator:

1. Kemenko Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, tambahan dana senilai Rp64,2 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2025 untuk menyerap pegawai baru. Tahun depan, Kemenko Perekonomian berencana merekrut 428 orang ASN baru yang akan disebar di Kemenko Perekonomian dan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Kami mohon tambahan anggaran sebesar Rp64,2 miliar,” kata Airlangga.

- Pagu Anggaran 2024: Rp524,04 miliar

- Pagu Anggaran 2025: Rp459,76 miliar

- Tambahan Anggaran: Rp64,2 miliar

- Total Jika Disetujui: Rp523,96 miliar

2. Kemenko Infrastruktur

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) minta tambahan anggaran sebesar Rp273 miliar ke Banggar DPR untuk 2025. Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk memastikan kementerian bisa bekerja maksimal dalam satu tahun berjalan. Prioritasnya adalah penguatan manajemen, pembangunan command center, serta rekrutmen 639 pegawai baru.

"Ya, tambahannya Rp273 miliar. Jadi dari pagu yang ditetapkan sebelumnya Rp 230 miliar, ditambah dengan Rp 273 miliar, jadi kami berharap mendapatkan Rp 503 miliar," ujar AHY seusai rapat kerja dengan Banggar DPR.

- Pagu Anggaran 2024: Rp230 miliar

- Tambahan Anggaran: Rp273,14 miliar

- Total Jika Disetujui: Rp503 miliar 

3. Kemenko Pangan

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambahan anggaran sebesar Rp510 miliar untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan. Prioritasnya adalah Penyediaan sarana prasarana, pembangunan kantor baru, hingga kebutuhan operasional.

"Kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp510 miliar, maka nanti dibahas, Badan Anggaran minta waktu 2-3 bulan untuk rapat dengan pemerintah," kata Zulhas.

- Pagu Anggaran 2024: Rp44 miliar

- Tambahan Anggaran: Rp505 miliar

- Total Jika Disetujui: Rp545 miliar

4. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga meminta anggaran tambahan untuk kementeriannya.

Cak Imin mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp653,7 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat skala nasional.

“Kemenko PM akan serius membangun ekosistem usaha masyarakat yang berkelanjutan dan mendorong graduasi dari kemiskinan,” kata Cak Imin di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

- Pagu Anggaran 2024: Rp139,72 miliar

- Tambahan Anggaran: Rp653,77 miliar

- Total Jika Disetujui: Rp793,49 miliar

5. Kemenko PMK

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pratikno, mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp360 miliar. Pratikno mengatakan tambahan anggaran itu akan digunakan menunjang program-program prioritas seperti stunting dan penanganan bencana alam.

- Pagu Anggaran 2024: Rp111,24 miliar

- Tambahan Anggaran: Rp360,33 miliar

- Total Jika Disetujui: Rp471,57 miliar

6. Kemenko Polkam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, mengajukan usul penambahan anggaran Rp3 triliun untuk menjalankan program yang direncanakan sebelumnya. Menurutnya, anggaran yang terbatas menyebabkan Kemenko Polkam tak memiliki pusat komando terkoneksi dengan kementerian dan lembaga serta mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

- Pagu Anggaran 2024: Rp268,21 miliar

- Tambahan Anggaran: Rp3 triliun

- Total Jika Disetujui: Rp3,26 triliun 

- Prioritas: Mendukung program keamanan dan stabilitas politik.  

7. Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumhas Imipas)

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta tambahan Rp 325 miliar untuk kementeriannya. Yusril mengaku, anggaran yang dimiliki oleh Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini masih minim.

Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami,” ujar Yusril dalam rapat.

- Pagu Anggaran 2024: Rp9,02 miliar

- Tambahan Anggaran: Rp325 miliar

- Total Jika Disetujui: Rp337,02 miliar

Dinamika pengajuan anggaran tambahan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan prioritas dalam pengelolaan anggaran negara. Pasalnya, jika permintaan tambahan anggaran diajukan oleh tujuh kementerian koordinasi itu ditotal, jumlahnya mencapai Rp 5,1 triliun. (rpi)