Menkop Ajak HIppi Terlibat dalam Pengembangan Ekosistem Koperasi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) bisa ikut serta dalam pengembangan dan perbaikan ekosistem koperasi di Indonesia. Diharapkan, koperasi menjadi elemen penting dalam pengelolaan ekonomi negara.

"Kita berharap organisasi seperti Hippi bisa ikut membantu menggairahkan koperasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan begitu koperasi bisa benar-benar menjadi soko guru ekonomi Indonesia dan sebagai citra diri bangsa dalam mengurus perekonomiannya," kata Menkop Budi Arie dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dia menyebutkan contoh program kolaborasi antara koperasi dan Hippi, yaitu program hilirisasi kelapa sawit. Dalam program ini, koperasi bertugas untuk mengkonsolidasikan hasil panen sawit, sedangkan Hippi berperan membantu proses hilirisasi hingga pemasaran produk akhir.

"Petani ini nanti hanya cukup menanam sama panen, untuk urusan pemrosesan dari TBS (Tandan Buah Segar) ke CPO dan dari CPO ke market itu harus ada yang punya keahlian sendiri. Inilah yang bisa kita kerja samakan," kata Menkop.

Dia juga yakin bahwa dengan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Hippi, koperasi bisa berkontribusi lebih besar, karena kontribusi koperasi terhadap PDB nasional saat ini masih sangat rendah, di bawah 5 persen.

Strategi lain untuk meningkatkan daya saing koperasi adalah dengan menggabungkan entitas usaha koperasi yang sejenis atau Koperasi Multi Pihak (KMP).

Baca Juga

Forkopi Sodorkan Usulan Terkait DIM Pemerintah RUU Pekoperasian ke Fraksi Partai Demokrat DPR RI

Budi Arie mendorong anggota Hippi untuk bergabung sebagai anggota koperasi sehingga rasio keanggotaan koperasi dapat meningkat.

Ketua Umum DPP Hippi, Erik Hidayat, menekankan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi ancaman akuisisi asing terhadap perusahaan lokal yang strategis.

Dia juga mengajak pemerintah untuk memperkuat kebijakan perlindungan terhadap aset nasional, termasuk mendukung UMKM dan pengusaha lokal.

"Saat ini kami butuh kebijakan yang tidak hanya melindungi tapi juga memberdayakan pengusaha pribumi, saya percaya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dapat mewujudkannya," pungkasnya. (ant/nsp)