KSPSI Apresiasi Kenaikan Upah Minimum 2025, Sebut Pemerintah Pro Kesejahteraan Buruh

Jakarta, tvOnenews..com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan, Jumhur Hidayat, mengatakan bahwa kenaikan upah minimum nasional untuk tahun 2025 sebesar 6,5 persen adalah tanda perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja.

"Saya tidak mengira Presiden begitu serius dan tulus memperhatikan kesejahteraan buruh hingga hal yang detail seperti soal upah ini," ujar Jumhur melalui keterangan di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Jumhur menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum ini merupakan perkembangan yang sangat positif. Selain itu, upah minimum sektoral juga akan diterapkan berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, Jumhur menambahkan bahwa pemerintah juga akan mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk memajukan sektor industri, termasuk menegakkan hukum terhadap barang-barang impor ilegal serta membatasi impor produk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

"Dengan kebijakan itu, maka permintaan pasar dalam negeri akan meningkat pesat yang artinya kegiatan industri padat karya akan beroperasi dalam keadaan kapasitas terpasang yang penuh," ucap Jumhur.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa rata-rata upah minimum nasional akan naik sebesar 6,5 persen pada tahun 2025, berdasarkan kesepakatan dalam rapat terbatas dengan pihak terkait pada Jumat sore (29/11/2024).

Baca Juga

Teror Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, PDIP Singgung Visi Presiden Prabowo

"Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen," kata Presiden dalam pengumumannya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden menjelaskan bahwa kenaikan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi para pekerja, terutama mereka yang bekerja kurang dari 12 bulan.

Presiden mengungkapkan bahwa keputusan akhir diambil setelah melakukan diskusi yang mendalam, termasuk dengan para pemimpin buruh. (ant/nsp)