Dukung Aksi Iklim RI Turunkan Emisi Karbon Global, KKP Siapkan Peta Nasional Padang Lamun: Laut Solusi Mitigasi

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf, menegaskan bahwa Indonesia melalui KKP telah membuat terobosan dengan menyusun Peta Nasional Padang Lamun.

Diketahui, Indonesia telah menegaaskan komitmennya dalam upaya mengatasi perubahan iklim dengan memperbarui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

Sektor kelautan memang bakal berkontribusi optimal dalam pencapaian target penurunan emisi lewat berbagai inovasi.

Untuk diketahui, NDC adalah komitmen negara-negara yang meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan iklim global.

Indonesia sendiri menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara domestik dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional. Jumlah itu lebih tinggi dari sebelumnya yang ditarget di 29% secara mandiri hingga 41% dengan dukungan global.

Peta Nasional Padang Lamun dijadwalkan akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Langkah tersebut merypakan upaya KKP dalam mendukung pengembangan inventarisasi karbon biru dan aksi mitigasi berbasis data.

Baca Juga

Komitmen Hijau Singapore Airlines Demi Nol Emisi 2050, Bangun Rantai Pasok SAF hingga Jamin Transparansi Pelaporan

Hal itu disampaikan Yusuf saat berbicara di Side Event Ocean-Climate Dialogue: Insight from the 2024  Ocean Dialogue to Drive Climate Ambition and Finance dalam COP 29 UNFCCC yang berlangsung di Baku, Azerbaijan pada 11 hingga 22 November 2024.

“Peta ini adalah langkah awal untuk menciptakan inventarisasi karbon biru yang akurat, sebagai bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam aksi iklim berbasis laut,” ujar Yusuf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Yusuf mengakui, besarnya tantangan yang dihadapi dalam menyusun Peta Nasional Padang Lamun, seperti minimnya penelitian terkait karbon padang lamun dan keterbatasan data.

Karena itu, kata Yusuf, pemerintah bekerja sama dengan universitas, LSM, dan mitra pembangunan.

“Kolaborasi adalah kunci. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk mengatasi kendala ini,” imbuh Yusuf.

Indonesia juga sudah menetapkan kebijakan strategis, termasuk peta jalan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan, serta dalam proses penetapan regulasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk sektor kelautan dan perikanan.

Langkah ini sejalan dengan Rencana Implementasi Sharm el-Sheikh, yang mendorong integrasi aksi berbasis laut ke dalam target iklim nasional.