Masuk Kerja Saat Pilkada, Segini Uang Lembur yang Harus Diterima

Jakarta, tvOnenews.com - Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2024, hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Negara (Pilkada) serentak pada hari Rabu (27/11/2024) ditetapkan sebagai hari libur nasional. 

Maka dari itu, para pekerja yang masih bekerja di hari libur Pilkada serentak wajib dan berhak untuk mendapatkan uang lembur.

"Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hal lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini," tulis SE tersebut. 

Sementara itu aturan upah lembur ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pada 31 di aturan tersebut dijelaskan bahwa ada dua jenis waktu kerja yang dilakukan di Hari Libur Nasional. Yang pertama adalah 7 jam kerja selama 6 hari kerja dengan total 40 jam seminggu, berikutnya adalah 8 jam kerja selama 5 hari dengan total 40 jam seminggu.

Untuk pemberian upahnya, 1 jam kerja pertama di hari libur hingga jam ke-7 dibayar 2 kali upah per jam. Sementara itu pada jam kerja ke-8 dibayar upah 3 kali upah per jam, sampai di jam kerja ke-9, ke-10, dan ke-11 dibayar upah 4 kali upah per jam.

Jika hari libur resmi jatuh di hari kerja terpendek, penghitungan Upah Kerja Lembur adalah sebagai berikut: 

- Jam ke-1 sampai dengan jam ke-5, dibayar 2 kali upah sejam;

- Jam ke-6, dibayar 3 kali Upah sejam

- Jam ke-7, jam ke-8, dan jam ke-9, dibayar 4 kali Upah
sejam.

Sementara itu, untuk jadwal kerja 5 hari dalam seminggu dan total 40 jam, ketentuan yang ada mewajibkan perusahaan untuk membayar 2 kali upah per jam dari jam pertama sampai jam kedelapan. 

Selanjutnya, untuk jam kesembilan lembur, harus dibayar 3 kali upah per jam; sementara jam kesepuluh, kesebelas, dan kedua belas dibayar 4 kali upah per jam.

Dalam hal ini, pengaturan waktu kerja menjadi kewajiban perusahaan agar karyawan tidak kehilangan haknya sebagai warga negara.

Kebijakan ini mengacu pada peraturan yang memiliki kekuatan hukum, sehingga para pengusaha diwanti-wanti untuk mematuhinya. Jika melanggar, perusahaan bisa dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan hari libur nasional untuk Pilkada dan perlindungan hak karyawan ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan lancar tanpa mengesampingkan hak pekerja. (nsp)